Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berhasil menyabet beberapa penghargaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Penghargaan yang disabet yakni peringkat II Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Kategori Pagu Sedang Tahun 2023, peringkat II Pengelolaan BMN dengan Kontribusi PNBP Terbaik Tahun 2023, dan Peringkat II Mitra Layanan Penilaian BMN Terbaik Tahun 2023.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Ignatius Purwanto mengapresiasi raihan penghargaan yang diperoleh Kanwil Kemenkumham Malut dari Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, bertempat di Royal Resto, Ternate, Kamis (14/12).
“Apresiasi atas penghargaan IKPA yang diraih Kanwil Kemenkumham Malut. Capaian ini tidak harus membuat kita berbesar hari. Namun dapat menjadi pemantik motivasi bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja,” ujar Purwanto saat menghadiri Rakor Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Refleksi Akhir Tahun, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12).
Pada kesempatan yang sama, Kadiv Administrasi, Andi Basmal yang turut hadir bersama para Kakanwil dan Pajabat Pimti Pratama pada kegiatan rakor, mengungkapkan capaian ini merupakan bentuk sinergitas dari berbagai pihak, utama Kakanwil, para Pimti, pejabat terkait, pengelola keuangan dan seluruh jajaran.
“Semoga penghargaan ini dapat dipertahankan, dan lebih dioptimalkan kedepannya,” tutur Basmal.
Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Rachmat turut hadir mewakili Kakanwil saat menerima ketiga penghargaan tersebut.
Adapun Nilai IKPA merupakan cerminan kinerja pelaksanaan anggaran yang terdiri atas 8 (delapan) indikator, yaitu: Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Data Kontrak (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%).
Sementara penghargaan BMN merupakan cerminan dari pengelolaan BMN yang berdampak pada penerimaan PNBP dan layanan penilaian BMN.
Capaian IKPA dan BMN merupakan perwujudan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dan aset negara, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan outcome (hasil) dan impact (dampak) pelayanan publik kepada masyarakat.
Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
