Ternate – Kanwil Kemenkumham Malut terus mendorong jajaran UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan untuk memberikan gebrakan yang inovatif berbasis pada hasil (outcome) disektor hasil karya WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan).
Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (Rakernispas) yang diselenggarakan di Hotel Batik, Kamis, (7/3/2024) pagi tadi, menjadi forum diskusi yang membekali seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan tentang optimalisasi hasil karya WBP dalam mewujudkan UPT Pemasyarakatan yang produktif.
Kadiv Pemasyarakatan, Hensah saat membacakan sambutan Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto, mengatakan kegiatan kemandirian terhadap WBP yang melaksanakan pembinaan di dalam Lapas maupun Rutan harus menjadi perhatian khusus.
Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi kegiatan kerja para WBP di Malut yang belum berjalan secara optimal. Utamanya dalam menciptakan hasil karya WBP menjadi produk unggulan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Ini tugas kita. Selain itu, hal ini juga menjadi target kinerja yang harus kita selesaikan secara bersama. Tidak hanya kegiatan kerja, kedepannya kita akan maksimalkan penyuluhan hukum bagi WBP khususnya pada kasus non litigasi,” terang Hensah dihadapan seluruh Kepala UPT yang hadir.
Alumni Akip (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) Angkatan XXIX itu juga mengapresiasi kinerja seluruh jajarannya atas target kinerja yang berhasil tercapai di tahun 2023. Dirinya meminta agar pelaksanaan tugas ditahun 2024 dapat lebih dimaksimalkan dengan mengedepankan outcome yang berdampak bagi masyarakat.
Gandeng BPVP Ternate, Bekali Ilmu Tentang Kegiatan Kerja
Dalam pelaksanaannya, Rakernis Pemasyarakatan tahun 2024 kembali menggandeng Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate untuk menyampaikan gambaran terkait pelatihan kerja yang dapat dilakukan oleh para WBP.
Instruktur Ahli Madya selaku Sub Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelatihan, Mustakim Linggi Allo menjadi pembicara. Hensah turut menjadi pembicara internal dalam sesi panel diskusi bersama seluruh kepala UPT Pemasyarakatan.
Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)
