Jakarta- Upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kualitas layanan publik terus digalakkan. Satu di antaranya melalui kegiatan penyusunan roadmap pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bertempat di Hotel Aston Santika, Jakarta, Senin (30/102023).

“Penyusunan roadmap pembangunan UPT pemasyarakatan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan aset, serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Kepala Bagian Program dan Humas, Irwan Kadir yang turut hadir secara langsung.

Kondisi UPT pemasyarakatan di wilayah Malut, Irwan menambahkan, diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor. Hal itu menjadi agenda dan perhatian perhatian utama yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Terdapat beberapa UPT pemasyarakatan yang kondisi bangunan dan gedungnya perlu mendapatkan perhatian khusus. Seperti pada Lapas Kelas IIB Jailolo, Lapas Kelas IIB Tobelo, Lapas Kelas IIB Sanana, dan Rutan Kelas IIB Weda,” tambah Irwan.

Kabid Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan dan Keamanan, Sudirman Jaya yang turut hadir menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah yang baik untuk menghimpun masukan-masukan dari wilayah terkait pentingnya perbaikan pembangunan gedung kantor dan layanan pada UPT pemasyarakatan khususnya di wilayah Maluku Utara.

Sudirman menjelaskan bahwa dalam sesi diskusi dilakukan penelitian dan pemetaan skala prioritas pembangunan dan penataan ulang bagi UPT pemasyarakatan yang kondisi bangunannya sudah tidak sesuai.

“Perlu adanya penambahan kapasitas hunian dan sarana penunjang lainnya dengan kategori prioritas I rusak berat, prioritas II rusak sedang dan prioritas III dengan kondisi rusak ringan,” ungkap Sudirman.

Kegiatan penyusunan roadmap pembangunan UPT Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diikuti oleh seluruh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia.

Turut hadir para Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Penyusunan Program dan Humas, Perwakilan Divisi Pemasyarakatan, dan para operator BMN. Agenda kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan output dan outcome guna perbaikan dan peningkatan kualitas gedung dan bangunan layanan kepada publik pada UPT pemasyarakatan di wilayah Maluku Utara.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)