Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara bmenggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrasi serta serah terima jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan.
Acara ini merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.HH-29.KP.03.03 Tahun 2023 dan Nomor M.HH-30.KP.03.03 Tahun 2023 yang diumumkan pada tanggal 6 Oktober 2023.
Sebanyak 1.492 pejabat administrasi dilantik dan diambil sumpahnya di seluruh wilayah Indonesia, termasuk 22 pejabat administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara,terdiri dari 9 Pejabat Pemasyarakatan dan 13 Pejabat Keimigrasian (Aula Gamalama , 30-10/2023)
Upacara tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi pratama dan kepala unit pelaksana teknis dari seluruh wilayah Maluku Utara.
Pelantikan ini menjadi langkah besar dalam mengelola sumber daya manusia dan mempertahankan netralitas ASN di tengah dinamika politik yang semakin intens.
Dalam sambutannya, Ignatius Purwanto, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Malut, menyebutkan “ bahwa alih tugas dalam jabatan, baik melalui promosi atau mutasi, adalah hal yang wajar dalam dinamika berorganisasi. Ia merujuk pada konsep "tour of duty" yang membantu merefresh dan memperbarui kemampuan kepemimpinan dan manajerial.”
Pelantikan dan serah terima jabatan di bidang administrasi dianggap sebagai langkah signifikan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, khususnya dalam merespons tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dari masyarakat.
Purwanto juga menyoroti pentingnya pembinaan karier, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenkumham.
Ia menekankan bahwa jabatan bukanlah semata-mata hak pribadi, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Pengangkatan dalam jabatan dianggap sebagai peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Selain itu, Kepala Kantor Wilayah mengingatkan ASN untuk selalu menjaga netralitas, terutama di tengah dekatnya "tahun politik." Ia menekankan pentingnya perilaku bijak dalam menggunakan media sosial dan mengecam keterlibatan dalam politik praktis yang melanggar aturan disiplin ASN.
Ia mengingatkan ASN akan peran penting mereka sebagai pemersatu bangsa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Upacara pelantikan ini mencerminkan komitmen Kemenkumham Malut untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan hukum serta hak asasi manusia di wilayah Maluku Utara.
Dengan semangat yang tinggi, pejabat-administrasi yang baru dilantik siap memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan negara, sambil tetap menjaga netralitas dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
(Humas,Reformasi Birokrasi,dan Teknologi Informasi)
