Ternate- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku Utara, Ignatius Purwanto mendorong peran aktif jajarannya bersama instansi terkait baik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kekayaan intelektual (KI), aparat penegak hukum, akademisi, pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dalam diseminasi, sekaligus pemantauan dan pengawasan kekayaan intelektual di Maluku Utara.
Purwanto menyampaikan hal itu saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan bertajuk Kerjasama Pemantauan/Pengawasan Bidang Kekayaan Intelektual Dengan Instansi Terkait yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham Malut melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Peran aktif seluruh pihak terkait, tutur Purwanto, baik Kanwil Kemenkumham Malut, pemerintah daerah, perguruan tinggi, aparat penegak hukum termasuk PPNS secara berkesinambungan dalam rangka pengembangan, diseminasi, dan advokasi di bidang kekayaan intelektual menjadi sangat penting.
“Kerja sama ini dapat menjadi ujung tombak bagi tegaknya hukum di bidang kekayaan intelektual di Maluku Utara,” ungkap Purwanto, di hadapan seluruh peserta, bertempat di Hotel Emerald, Ternate, Selasa, (14/11/2023).
Dalam penerapan hukum positif di bidang kekayaan intelektual dalam pandangan Purwanto, dibutuhkan sinergitas antara penegak hukum dan instansi terkait yang menangani dan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual yang ada di wilayah.
“Pengenalan hak kekayaan intelektual ini sebagai hasil karya pikir individu, pada gilirannya dapat mendorong peningkatan nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi pemiliknya,” ungkap Purwanto.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Malut, Aisyah Lailiyah, Kepala Divisi Keimigrasian Ian Fidihanto Markos, serta Pejabat Administrasi di lingkungan Kanwil Maluku Utara, serta unsur pemerinta daerah, para pelaku UMKM, para pencinta seni, dan komunitas yang berdomisili di Maluku Utara.
Adapun pemateri pada kegiatan Kerjasama Pemantauan/Pengawasan Bidang Kekayaan Intelektual dengan instansi terkait yaitu, Kompol Tajuddin, dengan materinya, implementasi peran dan fungsi Korwas PPNS bagi PPNS kemenkumham dalam rangka pengawasan pelanggaran HKI.
Selain itu, turut hadir Muhmmad Assagaf, yang membawakan materi terkait Potensi Pengembangan Kekayaan Intelektual di Wilayah. Akademisi, Mardiah Ibrahim, dari dengan materinya Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Keatif. Serta narasumber internal dari Direktorat Penyidik dan Penyelesaian Sengketa Dirjen Kekayaan Intelektual Dengan Sistem Online, Romandela Manurung.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama di bidang kekayaan intelektual guna mendorong ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi seluruh pihak.
(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)
