Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara (Malut) menggelar kegiatan penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik.
Kegiatan berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Bertempat di Aula Gamalama Kanwil Kemnekumham Malut,Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang HAM,Burhani Hadad yang menegaskan tujuan pelaksanaan kegiatan ini,kegiatan ini juga dihadiri oleh satuan kerja imigrasi dan pemasyarakatan di wilayah kota Ternate.(30/11/2023)
Dalam sambutannya, Kepala Bidang HAM menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip HAM. "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap layanan publik yang diberikan tidak hanya efisien tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM yang fundamental," ujarnya.
Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dalam penginputan data Program Pengembangan Hak Asasi Manusia (P2HAM) di satuan kerja terkait Pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu dianggap krusial untuk mewujudkan kepastian dan kepuasaan penerimaan layanan.
"P2HAM memiliki peran strategis dalam mengukur dan meningkatkan kinerja layanan publik. Dengan melakukan pengolahan data yang baik, kita dapat menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam penginputan data, sehingga layanan yang diberikan dapat lebih baik dan sesuai dengan standar HAM," tambahnya.
Partisipasi aktif dari para pegawai dan stakeholders terkait diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan.
Kegiatan ini dianggap sebagai langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berkeadilan.
Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan, peserta kegiatan diajak untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan menyampaikan masukan konstruktif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan P2HAM.
Diharapkan, melalui kegiatan ini, Kemenkumham Wilayah Malut dapat terus berkembang menuju penyelenggaraan layanan publik yang lebih baik dan berpihak pada hak-hak masyarakat.
Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
