Ternate - Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Semester I Tahun 2023.
Hal tersebut dirinya ungkapkan agar Kemenkumham RI selaku entitas pelapor dapat Kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 15 dari Kementerian Keuangan.
“Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Kanwil Kemenkumham Malut mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi BPK RI terhadap temuan pemeriksaan,” kata Purwanto saat mengikuti Kosinyering Percepatan TLHP BPK RI Semester I Tahun 2023 secara daring dari Aula Gamalama Kanwil, Selasa (14/11/2023).
Tampak Kadiv Administrasi Andi Basmal, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah, Kadiv Pemasyarakatan, Hensah, Kadiv Keimigrasian, Ian Fidihanto Markos, dan Kabag Program dan Humas, Irwan Kadir mengikuti kegiatan secara virtual.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu dalam sambutannya di Hotel Aston, Jakarta, mengatakan, kegiatan kosinyering yang dilaksanakan secara hybrid merupakan Upaya kita Bersama dalam menindak lanjuti rekomendasi dari BPK RI.
“Harapannya nanti bisa 100%. Nanti kita diskusikan bagaimana nanti supaya bisa 100%,” ungkapnya.
Apresiasi tinggi juga diungkapkan Razilu kepada seluruh pejabat di lingkungan Kemenkumham karena berhasil menyelesaikan rekomendasi BPK RI dengan persentase sebesar 93,19%.
“Dari 2 ribu sekian rekomendasi, semuanya ditindaklanjuti. Artinya, seluruh pejabat ASN Kemenkumham adalah aparatur yang patuh. Terima kasih Bapak/Ibu semuanya,” ujarnya sebelum membuka kegiatan secara resmi.
Kegiatan konsiyering yang mengumpulkan seluruh satuan kerja kemenkumham (UKE I, dan Kanwil), baik secara daring dan luring merupakan upaya Kemenkumham untuk dapat menyelesaikan TLHP BPK RI pada periode Semester I Tahun 2023.
Kemenkumham RI berhasil menyelesaikan 2.066 rekomendasi TLHP BPK RI dengan persentase penyelesaian sebesar 93,19%. Sementara rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar 0%.
Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
