Ternate- Maluku Utara (Malut) merupakan wilayah dengan kekayaan intelektual (KI) melimpah. Jumlah KI komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis di Malut merupakan tertinggi di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan saat menyampaikan laporan kegiatan di hadapan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, yang turut hadir bersama Kepala Biro Umum Setjen Kemenkumham RI, para Pejabat Pimpi Pratama, Kepala UPT dan seluruh jajaran Kemenkumham Malut.

“Jumlah permohonan KI komunal Maluku Utara pada DJKI Kemenkumham terbanyak di Indonesia. Ini potensi besar untuk mendorong poros baru ekonomi melalui intellectual property dan tourism,” ujar M. Adnan, bertempat di Royal Resto, Kamis (22/09/2023).

Capaian pendaftaran KI komunal membuat Kanwil Kemenkumham Malut dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan ragam penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan data per September 2023, ungkap M. Adnan, jumlah permohonan KI Komunal di Maluku Utara pada pangkalan data DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) sebanyak 423 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara.

“Sementara jumlah permohonan KI personal seperti hak cipta, merek, paten, indikasi geografis, dan desain industri sebanyak 1.131. Ini terus kami dorong untuk terjadi peningkatan,” tambah M. Adnan.

Setelah laporan M. Adnan, pada kesempatan yang sama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan arahan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada seluruh jajaran.

Yasonna menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian Kanwil Kemenkumham Malut terutama dalam mendorong peningkatan KI khususnya KI komunal.

“Tadi saya mencatat saat pengarahan pak Kakanwil bahwa Ki komunal di Malut terbanyak di Indonesia. ini patut dipertahankan guna mendorong peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat berbasis kekayaan intelektual,” tutur Yasonna.

Yasonna mengungkapkan bahwa jajaran Kanwil Kemenkumham Malut patut memperkuat pelaksanaan tuags dan fungsinya dalam mendorong target prioritas pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)