Ternate, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kakanwil Kemenkumham Malut), M.Adnan dalam kesempatannya memaparkan beberapa prestasi dan capaian kerja Kanwil Kemenkumham Malut beserta jajaran dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham), Yasonna H Laoly, bertempat di Royal Resto Ternate, Kamis (21/09/2023).

Kegiatan turut dihadiri juga oleh, Kepala Biro Umum Kementerian Hukum dan HAM, Pempinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Maluku Utara, serta seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM Sekota Ternate berjumlah 300 (Tiga Ratus Orang).

Dalam kesempatannya M.Adnan menyampaikan beberapa capaian kinerja serta prestasi yang didapatkan oleh Kanwil Kemenkumham Malut beserta jajaran. Dalam sambutannya M.Adnan menyampaikan Maluku Utara merupakan kota yang dijuluki sebagai Kota Terbahagia berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), dikenal juga oleh sebagai Titik Nol Jalur Rempah Dunia.

Di sisi lain Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara merupakan tertinggi di Indonesia, tentunya peran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini melalui Kanwil Kemenkumham Malut bersama jajaran begitu penting.

Selanjutnya M.Adnan menjelaskan bahwa kedatangan Menteri Hukum dan HAM RI, Prof Yasonna H Laoly akan menjadi motivasi dan inspirasi kepada seluruh pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham Malut untuk dapat menjalankan tusi secara maksimal.

Disamping itu M.Adnan juga memaparkan Kanwil Kemenkumham Malut memiliki 15 UPT, terdiri dari 13 (tiga belas) Unit Pemasyarakatan, dan 2 (dua) UPT Keimigrasian, dengan total ASN sebanyak 869 ASN, Kanwil Kemenkumham Malut bersama Jajaran dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), telah terdapat 1 satker yang telah meraih WBK, yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo, dan di tahun 2023 terdapat 1 UPT yaitu Rumah Tahanan Kelas IIB Ternate yang saat ini sedang menempuh penilaian TPI dan TPN.

Lebih Lanjut M.Adnan menyampaikan bahwa Maluku Utara tercatat sebagai wilayah dengan tingkat pendaftar KI Komunal terbanyak di Indonesia. Terdapat 423 dari 10 Kabupaten Kota yang telah mendaftarkan KI Komunal.

Bantuan hukum gratis baik litigasi maupun non litigasi telah dilaksanakan terhadap 234 layanan kepada masyarakat sekitar, telah terdapat 7 Desa berkategori Sadar Hukum di Provinsi Maluku Utara, terdapat 1 Kabupaten yakin Kabupaten pulau Morotai yang tercatat meraih predikat Kabupaten Peduli HAM. Adapun beberapa prestasi Kanwil Kemenkumham Malut yang disampaikan oleh M.Adnan antara lain, Terbaik 1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Semester I 2023 Klasifikasi Kantor Wilayah Tipe C, Realisasi Anggaran Terbaik Pertama Semester I 2023 tingkat Kantor Wilayah, Peringkat I Publikasi Videografis Tingkat Kantor Wilayah Bulan Juli 2023, Terbaik II Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA Balitbangkumham Tahun 2022, Terbaik III Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2021 – 2022.

Selanjutnya arahan disampaikan oleh Menteri Hukum dahn HAM RI, Yasonna H Laoly, dalam arahannya beliau meminta kepada seluruh ASN di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara untuk melaksanakan tugas sesuai tugas, pokok dan fungsi (Tusi) masing-masing bidang dan tetap mendukung apa yang menjadi arahan dan dari pemerintah pusat.

Untuk itu, ASN di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara harus mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat yang terlayani bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

“Masyarakat sekarang menurut dari ASN untuk melakukan pelayanan yang terbaik,” ujarnya.

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, para ASN di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara harus memberikan informasi yang benar sehingga bisa menepis adanya isu hoax yang berkembang di media sosial.

“Bekerja benar saja dipelesetkan, apalagi jika bekerja salah, makanya harus bekerja sesuai dengan aturan dan menyampaikan informasi yang benar terhadap publik,” ungkapnya.

Lebih lanjut Menkumham menyampaikan perihal Implementasi Kinerja Kantor Wilayah yaitu Lakukan Glorifikasi Capaian Kinerja dan Berita Positif untuk meningkatkan kepercayaan publik, Capai serapan anggaran secara maksimal dengan nilai kinerja anggaran minimal 98,00 (SMART dan IKPA), Komitmen Pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) Minimal 95%, Selesaikan dan tindaklanjuti hasil temuan BPK RI Serta pertahankan WTP untuk ke-15 kali mencapai predikat gold, Tingkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Mendorong Impelementasi RB dan Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM), Lakukan pembinaan dan monitoring kepada jajaran secara terus menerus, siapkan langkah – langkah percapatan pelaksanaan kegiatan menjalang akhir tahun (3 Bulan Terakhir).

Diakhir amanatnya Prof Yasonna H Laoly berpesan, “Pahamilah status, Peran dan Tusi secara Baik miliki komitmen moral untuk memberikan pengabdian yang terbaik dengan penuh rasa tanggung jawab, berintegritas, jagalah marwah dan kehormatan institusi, serta capailah target kinerja yang telah ditentukan”. Ungkapnya.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).