Ternate – Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) terus bergerak dalam membentuk sikap kesatuan yang utuh melalui sosok seorang pimpinan. Integritas seorang pimpinan dalam hal ini diyakini dapat menjadi role model dalam membangun reformasi birokrasi dalam organisasi.
Integritas tidak hanya sebatas pembentukan satuan yang berpredikat zona integritas, namun perlu dibangun, baik sistemnya, struktur maupun kultur budaya integritas di lingkungan Kemenkumham.
Hal tersebut yang diungkapkan Inspektur Wilayah V, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham RI, Pria Wibawa saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Permenkumham Tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kemenkumham, Senin (27/11/2023).
“Salah satu booster untuk membudayakan integritas pada satuan kerja adalah dengan menetapkan duta integritas. Pembentukan duta integritas ini dimaksudkan untuk pembaharuan percepatan implementasi integritas pegawai dan integritas organisasi, dengan memanfaatkan peran pimpinan unit kerja sebagai role model,” ucap Irwil V yang akrab di sapa Pria.
Penunjukan Duta Integritas melalui Kepmenkumham Nomor M.HH-14.OT.03.02 kata Pria, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif dengan merefleksi core value BerAKHLAK bagi lingkungannya menjadi organisasi berintegritas, meningkatkan nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta menjadikan satuan kerjanya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh predikat WBK/WBBM.
“Berdasarkan surat Kepmenkumham tersebut, terdapat 295 orang yang menjadi Duta Integritas Tahun 2023. Menkumham berharap dengan ditetapkannya 295 orang tersebut, dapat memberikan dan mendukung nilai-nilai integritas pada masing-masing satkernya dan mampu meberikan pengaruh baik,” ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya, Plh Kakanwil Kemenkumham Malut, Hensah, mengatakan mendukung penuh program yang sedang dicanangkan Itjen Kemenkumham RI dalam membangun integritas diseluruh satuan kerja Kemenkumham, termasuk di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut.
“Kanwil Kemenkumham Malut memiliki 15 satker, salah satunya Kanim Kelas II Non TPI Tobelo yang telah meraih predikat WBK dari KemenpanRB. Kami di daerah mendukung penuh program ini, dengan harapan dapat lebih memacu seluruh satker melalui program yang dicanangkan oleh Itjen,” Ucap Hensah.
Kanwil Kemenkumham Malut yang menjadi wilayah pengawasan Itjen Kemenkumham RI melalui Inspektorat Wilayah V menjadi agenda dalam pelaksanaan sosialisasi Kepmenkumham Nomor M.HH-13.OT.03.02 tentang Pembangunan Integritas.
Dalam pelaksanaannya, turut hadir mendampingi Inspektur Wilayah V, yakni Plh Kakanwil, Hensah, dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah.
Tampak juga Kepala UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Malut yang mengikuti secara langsung di Aula Gamalama Kanwil, dan yang mengikuti secara virtual melalui aplikasi zoom, serta pejabat pengawas, pejabat administrator, dan pegawai.
Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
