Ternate,- BPSDM Hukum dan HAM menggelar rapat koordinasi kegiatan uji kompetensi kenaikan jenjang bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Gelombang II tahun 2023, Rabu (6/9/2023).

Bertepat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) Kepala Bagian Umum, M.Kasim Umasangadji, Kepala Bagian Program dan Humas, Irwan Kadir beserta jajaran, mengikuti secara virtual.

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Jusman mengatakan, kegiatan uji kompetensi bagi PK dan Asisten PK akan dilaksanakan pada 11-18 September 2023.

“Jumlah peserta tercatat 220 orang yang tersebar di 31 provinsi dengan rincian target jabatan, masing-masing 49 PK Ahli Madya, 166 PK Ahli Muda, 2 Asisten PK Penyelia, dan 3 Asisten PK Mahir dan penilaian kompetensi dilaksanakan dengan metode assessment center,” ujarnya.

Beliau juga menambahkan, para peserta akan mengikuti tes potensi, analisa kasus, CBT/Uji Kompetensi Teknis, LGD, serta wawancara kompetensi manajerial dan sosio kultural. Para peserta dipusatkan di Kanwil Kemenkumham dan mengikuti uji kompetensi secara online.

“Oleh karena itu, setiap Kanwil diminta menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana seperti komputer (PC/laptop), jaringan internet, ruangan, kamera depan dan belakang untuk pelaksanaan tes, panitia lokal, serta ruangan dan meja untuk wawancara dan LGD yang berjarak,” Ungkapnya.

Disamping itu juga beliau menjelaskan bahwa Kanwil juga perlu menyiapkan absensi peserta dan dokumentasi, dan diharapkan ada kerja sama antara Divisi Administrasi dan Divisi Pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan pada tiap tahapan uji kompetensi Kemudian beliau mengingatkan kepada panitia dari Kanwil agar membuat Berita Acara laporan pelaksanaan kegiatan untuk kemudian dilaporkan ke BPSDM Hukum dan HAM Cq Puspenkom.

“Saya harap, para peserta uji kompetensi dapat mempersiapkan diri dengan baik. Mengingat, peserta tidak boleh melewatkan setiap rangkaian kegiatan uji kompetensi untuk mendapatkan kenaikan jenjang,” Ujarnya.

(Humas, Reformasi Birokrasi & Teknologi Informasi)