Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melalui Divisi Keimigrasian melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang JF (Jabatan Fungsional), bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate. Rabu (01/11/2023).

Tim yang diketuai oleh Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian, Canon Simarmata disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate, Putut Sukoco dalam koordinasinya Canon menjelas maksud kedatangannya yaitu untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi serta melakukan Sosialisasi Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional.

Lebih lanjut Tim melakukan sosialisasi di ruangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Sulastri, Tim melalui Analis Kepegawaian Pertama, Zawawi Abdulloh menjelaskan dalam Kenaikan Pangkat JF dimana kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif Kenaikan pangkat.

Angka Kredit Kumulatif merupakan akumulasi dari Angka Kredit tahunan dalam periode tertentu, Usulan kenaikan pangkat disampaikan oleh Pejabat yang bersangkutan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) berdasarkan pemenuhan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.

Lebih lanjut Tim menjelaskan terkait Mekanisme pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pejabat Fungsional telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat JF bersamaan dengan kenaikan jenjang JF, dilakukan kenaikan jenjang JF terlebih dahulu, dan dengan Angka Kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat.

Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian, Canon Simarmata juga meminta kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat selalu memonitor Pelaksanaan diklat Fungsional maupun diklat Teknis pada setiap JF di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate, agar pengembangan potensi dapat merata pada seluruh Jabatan Fungsional.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).