Jailolo,- Lapas Kelas IIB Jailolo menggelar kegiatan pendampingan yang dibuka oleh Kasub Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Ermin Rasyim. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Pokja Lapas Kelas IIB Jailolo serta Kasub Humas, RB, dan TI yang menyampaikan materi terkait Rencana Kerja Tahunan (RKT) hingga evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).(01/11/2023).

Dalam laporan kinerja mereka, Lapas Kelas IIB Jailolo berhasil mencapai presentasi sebesar 96,4% dalam pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan dari Triwulan 1 hingga Triwulan 3. Meskipun pencapaian ini menggembirakan, terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi, terutama pada indikator terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ermin Rasyim menjelaskan bahwa sub-indikator yang belum terpenuhi adalah Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi. Hal ini juga terkait dengan poin indikator Publikasi Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham. Dalam indikator ini, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi ketidaktercapaiannya.

“Kendala pertama yang dihadapi adalah pemahaman terhadap laporan yang diminta. Beberapa pihak di Lapas Kelas IIB Jailolo masih mengalami kesulitan dalam memahami dengan baik laporan yang diminta, yang akhirnya memengaruhi kualitas data yang diunggah,” Ungkapnya.

Kendala kedua berkaitan dengan publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Terdapat kesalahan dalam mengunggah dokumen yang diminta pada website. Dalam indikator ini, terdapat beberapa dokumen yang harus diunggah, yaitu 1 Dok publikasi DIPA (Biro Keuangan), 1 Dok publikasi Renstra (Biro Perencanaan), dan 1 Dok Publikasi LKjIP (Biro Perencanaan).

Meskipun begitu, pada sisi lain, pelaporan manajemen risiko dan sistem pengendalian instansi pemerintah di Lapas Kelas IIB Jailolo telah berjalan dengan cukup baik, menunjukkan komitmen dalam mengelola risiko dan menjaga kontrol dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun, terkait dengan pemenuhan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Lapas Kelas IIB Jailolo masih menghadapi kendala. Mereka belum memiliki ruangan server yang sesuai dengan standar, yang mungkin membatasi kemampuan mereka untuk mengimplementasikan SPBE dengan optimal.

“Dan juga dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, Lapas Kelas IIB Jailolo belum melakukan update pada profil mereka, termasuk pengunggahan SK layanan, jenis layanan, dan SOP. Ini merupakan area yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk memperbaiki pelayanan,” Ujarnya.

Beliau berharap Lapas Kelas IIB Jailolo dapat segera mengatasi kendala yang diidentifikasi dan terus meningkatkan kualitas pelaporan serta pemenuhan rencana kerja tahunan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.