Jakarta,- Tim Kantor Wilayah Maluku Utara yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Aisyah Lailiyah turut berpartisipasi aktif dalam pembahasan Target Kinerja Ditjen AHU Tahun 2024 yang berlangsung di Grand Hyatt, Nusa Dua – Bali tanggal 28-30 November 2023. Ditjen AHU membagi beberapa Kelompok Kerja pada kegiatan raker ini, antara lain : Pokja Notariat, Pokja Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan, Pokja Benneficial Ownership dan Perseroan Perorangan, Pokja Apostille, Pokja Fidusia dan Pokja PPNS.

Tim Kanwil sendiri tergabung dalam Kelompok Kerja PPNS bersama lima kantor wilayah, antara lain : Kanwil Papua Barat, Kanwil Kalimantan Selatan, Kanwil Kalimantan Timur, Kanwil Sulawesi Barat, Kanwil Maluku Utara dan tim dari Ditjen AHU dengan pengarah Pokja adalah Direktur Pidana, Slamet Prihantara.

Dari hasil paparan tiap-tiap Kepala Divisi Pelayanan Hukum, akhirnya Pokja PPNS sepakat mengangkat Isu Permasalahan yakni “Belum optimalnya jumlah PPNS yang dilantik di Kantor Wilayah karena terbatasnya pemutakhiran data antara Ditjen AHU dan Kantor Wilayah”.

Dengan tindak lanjut Kegiatan yaitu Melakukan pemuktahiran data jumlah PPNS Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belum dilantik di wilayah sebagai upaya aktif Kantor Wilayah dan Hasil tindak lanjut adalah Laporan Hasil Pemuktahiran data PPNS di Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah yang belum dilantik di wilayah yang berasal dari Ditjen AHU.

Selanjutnya pada pembahasan mengenai Rencana Aksi di tahun 2024, Para Pokja mengajukan rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2024 kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum yaitu mengenai FIDUSIA dan NOTARIAT.

Dirjen AHU dalam Closing Remarks berencana akan membawa rekomendasi tersebut pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2023 nanti.