Ternate – Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus dipacu untuk dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Untuk memperkuat capaian reformasi birokrasi (RB), digelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT RB di Lingkungan Kemenkumham RI Triwulan IV (B12) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal, bertempat di Ballroom Harper Malioboro, Yogyakarta, Selasa (05/12/2023).

Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto turut hadir secara virtual bertempat di aula Gamalama Kanwil Malut didampingi Kadiv Administrasi, Andi Basmal, Kadiv Pemasyarakatan, Hensah, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah, dan Kabag Program dan Humas, Irwan Kadir, Kasubbag Humas, RB dan TI, Ermin Rasyim dan tim verifikasi.

Purwanto mendorong agar jajaran pimpinan satuan kerja, para pejabat, dan seluruh ASN Kemenkumham Malut dapat berperan aktif dalam pelaksanaan RB baik pelaksanaan tata kelola maupun pemberian layanan publik yang berdampak nyata kepada masyarakat.

“Pelayanan publik di bidang administratif, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pelayanan hukum dan HAM harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat,” ujar Purwanto.

Olehnya itu, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) seluruh satker jajaran Kanwil Kemenkumham Malut patut dilaksanakan dan dicapai dengan baik sesuai target.

Adapun RKT RB Tematik yang berdampak langsung ke masyarakat pada aplikasi erb.kemenkumham yaitu layanan kekayaan intelektual dan layanan keimigrasian guna mendorong investasi di Indonesia. Sementara fasilitasi produk hukum terkait pengentasan kemiskinan merupakan bagian upaya Kemenkumham untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kadiv Administrasi, Andi Basmal menyampaikan agar pelaksanaan reformasi birokrasi yang berperan dalam meningkatkan Indeks RB Kemenkumham harus dilaksanakan dan dipenuhi melalui RKT RB seluruh satker di Malut.

“Pemenuhan data dukung RKT RB General dan Tematik merupakan cerminan kualitas pelaksanaan RB. Olehnya itu, saya meminta seluruh satker agar dapat memenuhi dokumen dimaksud pada aplikasi erb,” tutur Basmal.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan menyampaikan, pemenuhan data dukung RKT RB yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja baik di level pusat maupun di daerah menjadi sangat penting untuk menaikan Indeks RB Kemenkumham.

“Target Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI tahun 2023 yaitu 85. Ini patut kita capai salah satunya melalui pemenuhan dokumen RKT RB satker baik general maupun tematik,” tutur Razilu,

Razilu menambahkan, RKT RB tematik berfokus pada penguatan tata kelola organisasi yang tercermin melalui pengelolaan SPBE, akuntabilitas kinerja, pengawasan, pengelolaan keuangan dan aset, arsip digital, sistem merit dan manajemen SDM, dan lainnya. Sementara RKT RB Tematik berfokus pada dampak kepada masyarakat sesuai program prioritas pemerintah.

“Di hulu ada RB General dalam upaya penguata tata kelola. Di hilir ada RB Tematik, yang diukur melalui dampak apa yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan Monev RKT RB General B12 Tahun 2023 turut hadir Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Staf Ahli Bidang Ekonomi, para Pimpinan Unit Utama Kemenkumham, dan perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia.

Monev RKT RB diharapkan dapat mengoptimalkan pemenuhan data dukung RKT RB Periode B12 Tahun 2023 di tingkat satker, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks RB Kemenkumham RI.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)