Ternate – Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 naik menjadi 80,66 berkategori memuaskan dari tahun sebelumnya 79,55. Kanwil Kemenkumham Malut turut berkontribusi capai 100% bersama 7 Kanwil Kemenkumham lainnya di Indonesia dalam menopang indeks tersebut.
Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran dalam mendorong peningkatan Indeks RB melalui pemenuhan data dukung RKT RB general dan tematik tahun 2023.
“RKT RB general berfokus pada hulu tata kelola, sementara RKT RB tematik berorientasi di hilir atas dampak yang dirasakan masyarakat,” ungkap Razilu.
Staf Ahli Menkumham Bidang RB, Asep Kurnia berujar bahwa Indeks RB Kemenkumham merupakan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga menjadi penting untuk dilaksanakan melalui kreativitas dan inovasi.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto mengapresiasi capaian Indeks RB Kemenkumham tahun 2023, sembari mendorong jajarannya untuk dapat proaktif dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan RB Berdampak tahun 2024.
“Pelaksanaan reformasi birokrasi melalui tata kelola organisasi dan pelayanan publik harus berdampak nyata bagi organisasi dan masyarakat,” ujar Purwanto saat mengikuti secara virtual Workshop RB, bertempat di ruang lantai II Kanwil, Rabu (07/02/2024).
Kadiv Administrasi, Andi Basmal yang turut hadir mendampingi Kakanwil mengajak seluruh jajaran Kanwil dan UPT agar dapat melaksanakan RKT RB General dan Tematik tahun 2024 sesuai ketentuan.
Workshop Reformasi Birokrasi bertajuk “Mewujudkan RB Berdampak melalui Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi, Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi BerAKHLAK” diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Wilayah II sebagai Koordinator RB Kemenkumham RI, bertempat di lantai 18 aula DJKI, Kemenkumham RI, Jakarta Selatan.
Kabag Program dan Humas, Irwan Kadir turut hadir bersama Ridwan Lobubun, Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi bersama para para Pimpinan Tinggi Unit Utama, para Kabag PH dan para Kasub Humas, RB dan TI seluruh Indonesia.
Irwan berujar bahwa tantangan data dukung pemenuhan RKT RB general dan tematik patut diperkuat melalui monev dan pendampingan secara berkala terhadap satker di wilayah.
“RKT RB baik general maupun tematik tahun 2024 berfokus pada pengukuran dan realisasi atas dampak dan manfaat yang diterima penerima manfaat layanan,” ungkap Irwan yang hadir secara langsung.
Kepala Pusat Data dan TI, Rifqi Adrian Kriswanto tutur memberikan materi bertajuk Transformasi Digital Kemenkumham pada Reformasi Birokrasi Berdampak. Selanjutnya, Fungsional Perencana dari KemenpanRB menyampaikan materi terkait Hasil Evaluasi RB Tahun 2023.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab oleh peserta yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Sesi selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi RKT RB Kemenkumham Tahun 2024 pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT.
(Humas, Reformasi Birokrasi, & Teknologi Informasi)