Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut), Masalah hukum dan masalah HAM mempunyai keterkaitan dan sebetulnya tidak bisa dipisahkan secara tegas, artinya masalah-masalah hukum yang menjadi tanggung jawab pemerintah tidak terlepas dari kerangka utama kewajiban Negara dalam bidang hukum dan HAM. Kepala Bidang HAM, Burhani Hadad dalam kesempatan ini mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Ignatius Purwato membuka kegiatan Rapat Pengolahan dan Analisa Data SIPKUMHAM yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkuham Maluku Utara, Senin (23/10/2023).

Dalam sambuatannya, Burhani Hadad menyampaikan apresiasi terhadap satuan kerja Pemasyarakatan lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang telah mengirimkan dan berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya Burhani Hadad menambahkan bahwa kegiatan ini kami anggap penting untuk dilaksanakan mengingat analisa kebijakan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) adalah untuk mendukung pembuatan kebijakan yang melahirkan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Adapun tema kajian dalam rapat kegiatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yaitu “Implementasi Layanan Pengaduan Pelanggaran HAM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara” yang di dasari pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.

Kegiatan ini juga menghadirkan Narasumber dari Universitas Khairun Ternate, yaitu Dr.Nam Rumkel,S.Ag.,MH Ketua Program Studi Pascasarjana, yang menyampaikan materi tentang Pelangaran HAM dan Penanganannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Pejabat Pengawas, JFT, JFU, dan Staf Pemasyarakatan Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).