Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mencatat capaian positif dan optimal dalam pemenuhan data dukung Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi tahun 2023 dengan mencapai hasil 100% pada 16 satuan kerja.

Capaian positif pemenuhan data dukung RKT RB tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi internal, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik kepada penerima manfaat layanan.

Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pembahasan rencana aksi RKT RB General dan Tematik yang merupakan rangkaian kegiatan Monev RB Triwulan IV (B12) yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, bertempat di Harper Malioboro Hotel, Yogyakarta, Kamis (7/12).

“Apresiasi kepada seluruh pimpinan dan jajaran, tim verifikasi Kanwil dan Unit Pusat sehingga seluruh UPT jajaran Kemenkumham Malut dapat mencapai 100% di tahun 2023,” ungkap Basmal.

Basmal menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto yang terus memberikan arahan, memantau dan memastikan pelaksanaan RKT RB, serta sinergi dan kolaborasi yang terjalin antara para Kepala Divisi, para Pejabat Administrator dan Kepala Satker, Tim Verifikasi dan Tim RB Kanwil dan UPT dalam pelaksanaan dan pemenuhan RKT RB tahun 2023.

Pada tahun 2024, tantangan pemenuhan daduk semakin meningkat. Basmal menyampaikan, hal itu harus menjadi motivasi kepada seluruh jajaran agar lebih siap dalam melaksanakan dan memastikan hasil dan dampak nyata yang diterima publik.

“Tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui RKT RB di tahun 2024 kita harus dapat memastikan pemenuhan data dukung mencerminkan realisasi dampak yang dihasilkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu ukurannya,” ujar Basmal.

Adapun dalam rangkaian Monev RKT RB Triwulan IV (B12) yang diselenggarakan sepekan di Kota Gudeg tersebut, Kanwil Kemenkumham Malut mengutus tim dari Bagian RB yakni Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, Ridwan Lobubun dan Penyiap Bahan Laporan dan Evaluasi, Nurlaila Meirizka K yang bertindak sebagai person in charge (PIC) atau penanggung jawab/penghubung antara Tim Verifikator Itjen dengan Tim Verifikator Kanwil dan Tim RB Kanwil/UPT.

Sementara itu, dalam rapat rencana aksi RKT RB 2024 turut dihadirkan Auditor Madya Itjen, Budi, Kabag RB Biro Pencanaan, Bramantyo Agung Nugroho, Koordinator RB Itjen, Kusuma Negara, dan pemateri dari Unit Pusat yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab bersama para Kepala Divisi seluruh Indonesia yang hadir secara lanjut. Selanjutnya penutupan acara diikuti oleh sambutan-sambutan.

Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara saat menyampaikan sambutan di akhir kegiatan memberikan apresiasi kepada seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan UPT yang telah berupaya melakukan pemenuhan daduk RKT RB. Meskipun di level UPT di Indonesia masih mencapai 98%.

“Target Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI tahun 2023 yaitu 85. Ini patut kita capai salah satunya melalui pemenuhan dokumen RKT RB,” ungkap Ida Asep.

Sebagai evaluasi, Inspektur Wilayah II Itjen Kemenkumham, Lilik Sujandi menyampaikan beberapa masukan dari Kanwil dan UPT yang dihimpun Itjen. Di antaranya yakni perlunya Jukni dokumen RKT RB yang menjadi pedoman di tingkat wilayah.

“Masukan-masukan ini kami himpun dalam mendorong agar dokumen RKT RB dapat menjadi ‘living document’ atas realisasi dan capaian dampak sesuai program prioritas pemerintah,” ujar Lilik.

Staf Ahli Menkumham RI Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto saat menyampaikan sambutan sekaligus menutup rangkaian kegiatan Monev RKT RB memberikan motivasi kepada jajaran Kemenkumham RI baik di tingkat Unit Pusat, Kanwil, dan UPT.

“Reformasi birokrasi harus dapat memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik”, ujar Lucky.

Lucky yang dikenal supel dengan pantun motivasinya mengungkapkan, pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pemenuhan data dukung membangun kebiasaan jajaran ASN agar bekerja semakin disiplin. Ia turut mendorong peran penting pimpinan sebagai role model bagi jajaran.

“Kepada Pimpinan satuan kerja agar menjadi atensi dalam meningkatkan performance dan benefit melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang memberikan kontribusi positif,” pungkasnya.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)