Jakarta,- Hari ke 2 Rapat Koordinasi Penanganan Dugaan Pelanggan HAM, Kabid HAM Maluku Utara tergabung dalam room 1, pembahasan draft petunjuk teknis peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 23 tahun 2022 bertempat di hotel Hilton Garden Inn Taman Palem Jakarta. Kantor Wilayah Maluku Utara mengirim dua perwakilan mengikuti kegiatan tersebut, yaitu Kepala Bidang HAM Bapak Burhani Hadad, S.H., M.H dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bapak Asulsani Bahar, S.H, Kamis (07/03/2024).

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkumham Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM akan digunakan oleh pejabat dan pegawai KEMENKUMHAM yang melaksanakan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran HAM, DITJEN HAM menggunaan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Komunikasi HAM (SIMASHAM).

SIMASHAM merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan HAM oleh Pelapor, baik masyarakat yang berada di dalam negeri maupun masyarakat yang berada di luar negeri. Dalam aplikasi ini, Pelapor dapat secara online memperoleh informasi mengenai kemajuan dalam penanganan pengaduan HAM yang dikomunikasikan.

Hal ini tentu saja akan menghemat waktu dan biaya bagi Pelapor. Selain itu, aplikasi ini bertujuan agar seluruh masyarakat dimanapun berada yang merasa terlanggar haknya dapat mengadukan dugaan pelanggaran HAM selama dirinya dapat terhubung dengan jaringan internet. Melalui Aplikasi SIMASHAM, KEMENKUMHAM juga menerima pengaduan HAM melalui kanal lainnya seperti surat, faksimili, maupun audiensi langsung.

Diketahui dalam perkembangan kondisi saat ini pada aplikasi SIMASHAM masih diperlukan penyesuaian terkait proses bisnis yang didasarkan dari Permenkumham Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM. Oleh karena itu lahirnya SIMASHAM V2 diharapkan mampu menjawab segala kebutuhan yang diperlukan sebagai wadah pelaksanaan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM.

Tugas penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh DIT. YANKOHAM bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pemenuhan, penghormatan, dan pelindungan HAM.

Indikator Penanganan dugaan pelanggaran HAM tidak semata berdasarkan jumlah kasus yang diterima, namun juga berdasarkan jumlah tindak lanjut penangan dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh para pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM tersebut.

Ketentuan ini menjadi acuan dalam penentuan target kinerja penanganan dugaan pelanggaran HAM pada DITJEN HAM yang dapat disesuaikan setiap tahunnya.