Jakarta – Sebanyak 52 rencana aksi tahun 2024 berhasil dirumuskan oleh tim perumus yang terdiri atas para Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama pada Unit Utama dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam upaya memastikan realisasi kinerja atas rencana aksi dapat tercapai, Kakanwil Kemenkumham Malut, Purwanto meminta sense of belonging atau rasa memiliki dan tanggung jawab dari para pejabat dan seluruh jajaran, terutama di pucuk pimpinan yang berperan sebagai role model bawahannya.

“Kepada para pejabat dan jajaran, kawal dan pastikan seluruh rencana aksi 2024 dipenuhi sesuai target yang ditentukan,” tegas Purwanto, di sela-sela rapat pleno, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu malam (13/12/2023).

Dari 52 rencana aksi 2024 tersebut, sebanyak 10 rencana aksi dukungan manajemen dari Divisi Administrasi. Kadiv Administrasi, Andi Basmal menuturkan rencana aksi tersebut meliputi optimalisasi capaian prioritas nasional, penerapan integritas, integrasi pengelolaan SDM Kemenkumham dengan BKN, optimalisasi capaian IKPA satker, usulan RKBMN, pengawasan dan pengendalian BMN, pengawasan kearsipan dalam arsip dinamis, aplikasi khusus SPBE.

“Selain itu, juga terkait optimalisasi capaian kinerja seluruh satker secara periodik, dan pengembangan kompetensi SDM Kemenkumham,” tutur Basmal sembari meminta peran aktif jajaran untuk dapat bekerja lebih optimal.

Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Aisyah Lailiyah yang bertindak selaku sekretaris dan penyaji pada rapat pleno mengungkapkan bahwa, di bidang pelayanan hukum dan HAM, terdapat 17 rencana aksi tahun 2024. Meliputi pelaksanaan tusi di bidang peraturan perundang-undangan, kebijakan strategis, HAM, BPHN, kekayaan intelektual, dan AHU.

“10 isu rencana aksi di tingkat Unit Pusat, dan 7 di tingkat wilayah,” ungkap Aisyah.

Selain itu, Kadiv Keimigrasian, Ian F. Markos menyampaikan bahwa terdapat 23 rencana aksi di bidang keimigrasian yang terdiri atas 19 rencana aksi di tingkat Ditjen Imigrasi, dan 4 renak di tingkat wilayah.

“Layanan keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian merupakan rencaka aksi di wilayah yang harus kita tuntaskan untuk mendorong perekonomian dan keamanan negara,” tuturnya.

Sementara di bidang pemasyarakatan, Kadivpas Hensah berujar bahwa belum tersusunnya peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi rencana aksi yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

“Di tingkat wilayah, pemenuhan hak asimilasi dan integrasi warga binaan pemasyarakatan harus kita capai,” ungkap Hensah.

Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara menyampaikan arahan di akhir acara rapat pleno mengungkapkan, 52 rencana aksi Kemenkumham tersebut akan digodong untuk diformulasi menjadi perjanjian kinerja dan target kinerja tahun 2024.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Strategis, Y. Ambeg Paramarta berujar bahwa formulasi rencana aksi Kemenkumham merupakan upaya strategis dalam melahirkan kebijakan berbasis bukti dalam upaya meningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

“Perumusan rencana aksi juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat,” pungkasnya.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)