Jailolo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) melaksanakan kegiatan penelitian hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Burhani Hadad bersama Kepala Sub bidang P3Ham, Erni Rumasoreng.
Kegiatan penelitian Hukum dan HAM dilaksanakan pada Dinas Kesehatan dan Delapan Puskesmas pada Kabupaten Halmahera Barat, diantaranya Puskesmas Kota Jailolo, Puskesmas Jailolo, Puskesmas Sahu, Puskesmas Akelamo, Puskesmas Balisoan, Puskesmas Sidangoli, Puskesmas Ibu, dan Puskesmas Golago Kusuma.
Pada kegiatan ini yang menjadi titik fokus penelitian adalah mengenai hak kesehatan yang merupakan salah satu hak-hak dasar yang dilindungi oleh pemerintah, Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan tujuan untuk mengukur penegakan ham terhadap hak kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat apakah telah dilaksanakan dengan baik.
Pada kesempatan ini, Burhani Hadad menjelaskan bahwa stunting merupakan satu dari banyaknya program pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup warga negaranya sehingga stunting masuk dalam program priotitas pemerintah, berdasarkan pemberitaan online yang dikutip pada laman https://diskominfo.halbarkab.go.id/pemkab-halbar-intensifkan-upaya-penurunan-angka-stunting-rakor-aks-audit-kasus-stunting-tahap-1-di-mulai/.
“Halmahera Barat dapat menjadi penyumbang angka stunting yang besar yakni dengan potensi 7000 keluarga jika tidak diintervensi dengan baik, beranjak dari isu inilah Kanwil Kemenkumham Malut kemudian melaksanakan koordinasi untuk mengetahui terkait kebijakan pemerintah daerah yang telah dilakukan dalam proses mencegah terjadinya kasus stunting di Halmahera Barat,” jelasnya.
Kegiatan ini melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), selaku Kepala Dinas, Rosfintje menyampaikan bahwa terjadi penurunan kasus stunting yang pada awalnya sejumlah 30% di tahun 2020 menjadi 24% di tahun 2023, upaya-upaya pemerintah kabupaten Halmahera Barat dalam menurunkan kasus stuting digunakan dengan berbagai upaya nyata misalnya dengan melakukan jemput timbang, menghadirkan inovasi dengan menjemput secara langsung mereka yang berada di pelosok desa untuk melakukan imunisasi dan posyandu rutin agar terhindar dari stunting.
Beberapa puskesmas contohnya di Sidangoli melakukan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga untuk setiap bayi yang lahir di puskesmas, upaya-upaya ini dilakukan untuk mengurangi stunting secara masif di Kabupaten Halmahera Barat.
Selaku pimpinan, Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto ditemui di tempat lain menyampaikan harapannya hasil dari penelitian ini akan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Malut
