Ternate - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Nico Afinta, mendorong seluruh jajaran untuk meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada akhir tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Nico saat memberikan arahan kepada 33 Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) kemenkumham diseluruh Indonesia dan para Pimpinan Tinggi Pratama yang digelar secara virtual, Kamis (17/10).
"Tujuan reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya pembangunan nasional dan pelayanan publik," tegas Nico.
Dalam arahannya, Nico mengungkapkan bahwa saat ini indeks RB Kemenkumham telah mencapai angka 83,63 dari skala 110. Namun, ia meminta agar seluruh unit kerja terus berupaya meningkatkan capaian tersebut hingga mencapai target 85.
Dirinya juga menyampaikan bahwa indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat saat ini berada pada skala 3,1 dari skala 4.
“Hari ini saya minta untuk ditingkatkan dan apa yang harus kita lakukan bersama adalah pencapaian indeks RB di tahun 2024 minimal 85. Sekarang 83,63. Harapannya nanti diakhir tahun 2024 jadi 85,” kata Nico.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Malut Andi Taletting Langi, menyampaikanj bahwa Kanwil Kemenkumham Malut saat ini tengah berproses untuk membangun kawasan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kanwil Kemenkumham Malut kata Andi Taletting, telah dilakukan penilaian lapangan oleh Tim Penilai Mandiri Kemenkumham. Hal ini lanjut Andi Taletting, sangat relevan dengan arahan yang disampaikan oleh Sekjen dalam mendorong indeks RB Kemenkumham mencapai angka 85.
“Arahan Bapak Sekjen menjadi penyemangat bagi Kanwil untuk dapat meraih predikat WBK. Kaitan dengan itu, seperti yang diharapkan Bapak Sekjen, indeks RB Kemenkumham dapat mencapai 85,” ujarnya.
