Tobelo - Optimalisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Wilayah Kabupaten Halut terkait Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Malut (Kanwil Kemenkumham Malut) telah melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo serta Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara.

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG).

Hal ini diungkapkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Malut, Aisyah Lailiyah, dalam keterangannya, Senin (27/05/24).

Ia menjelaskan bahwa dalam koordinasi ini, pemerintah melalui peraturan ini memberikan kesempatan kepada Anak Perkawinan Campur/Anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah berusia 21 tahun atau lebih yang ingin memilih menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan paling lambat tanggal 31 Mei 2024.

"Jika hingga batas akhir tanggal tersebut ABG tidak mengajukan permohonan untuk menjadi WNI maka secara otomatis statusnya akan menjadi Warga Negara Asing," ujar Aisyah.

Koordinasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi Moch. Andri Budiman, beserta jajaran. Pihaknya menyambut baik koordinasi ini karena dapat menjadi sarana dalam mengkonsultasikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan.

Pada Kantor Kementerian Agama, Zulfikar Gailea bersama tim diterima oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, H. Abdurahman M. Ali. Ia mengemukakan bagaimana tugas dan fungsi Kementerian Agama di Kabupaten Halmahera Utara dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan Indonesia.

"Meskipun hingga saat ini belum ada pencatatan pernikahan campur sebagaimana laporan dari Kantor Urusan Agama yang ada di wilayahnya, namun menyambut baik bentuk sinergi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan hukum, khususnya Administrasi Hukum Umum," ujarnya.

“Kami berharap sinergitas Kanwil Kemenkumham Malut melalui koordinasi ini dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Halmahera Utara sehingga dapat melaksanakan perannya dengan baik,” pungkas Zulfikar mengakhiri koordinasi.