Jakarta – Kepala Desa Yayasan, dari Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Rasdi Dano Mas’ud meraih prestasi gemilang setelah memborong penghargaan Non Litigation Peacemaker, dan Anubhawa Sasana Jagadditha yang menandai raihan Paralegal Justice Award dari Menkumham Yasonna H. Laoly.
Selain itu, Kades Yayasan Rasdi juga masuk sebagai Top 10 Paralegal Justice Award dari 50 Kades/Lurah peraih penghargaan PJA yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (01/06) malam.
Kepala Desa Yayasan Rasdi masuk sebagai Top 10 Paralegal Justice Award berdasarkan hasil penilaian Dewan Pakar yang berasal dari Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kemendes PDTT, dan kementerian/lembaga lainnya.
Aisyah menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan bentuk sinergitas yang terus didorong Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto dan jajaran Kemenkumham Malut agar para Kades/Lurah di Malut dapat berperan dalam mendukung Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sembari meningkatkan kemandirian dan investasi di wilayah.
“Pak Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto terus mendukung sinergitas dan kolaborasi bersama para Kades/Lurah untuk menciptakan kesadar hukum dan iklim investasi di desa/kelurahan,” ungkap Aisyah.
Non Litigation Peacemaker merupakan pengharagaan yang diberikan kepada Kepala Desa/Lurah yang telah berperan menyelesaikan konflik permasalahan hukum yang timbul di kalangan warga masyarakat di daerahnya. Sementara Anubhawa Sasana Jagadditha ialah penghargaan kepada para kepada desa/kelurahan yang mampu meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilahnya.
Adapun raihan penghargaan Paralegal Justice Award, dikarenakan para Kades/lurah secara bersamaan mampu meraih Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Jagadditha.
Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto menyampaikan bahwa ajang Paralegal Justice Award tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi jajaran Kemenkumham Malut untuk terus bersinergi dengan para Kades/luran, Pemerintah Daerah, dan stakeholders.
Purwanto juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia Seleksi Daerah (Panselda) tingkat Kabupaten/Kota, Panselda Tingkat Provinsi Malut, dan Panitia Seleksi Nasional yang sebelumnya telah melakukan penilaian terhadap para Kades/Lurah yang berasal dari Maluku Utara.
(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)
