Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

3 Desa di Halut Dievaluasi Kemenkumham Malut Terkait Penerapan Desa Sadar Hukum

KEGIATAN 19 07 2024 YANKUM 1

 

Tobelo - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Aisyah Lailiyah dan Penyuluh Hukum, Nuryanti beserta jajaran melakukan Monitoring dan Evaluasi Desa Sadar Hukum d Halmahera Utara.

"Desa yang dievaluasi yakni, Desa Pitu, Desa Gorua Utara, dan Desa Seki, Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara," ungkap Aisyah, Kamis (18/7).

Aisyah berujar bahwa berdasarkan data yang dihimpun Kanwil Kemenkumham Malut terdapat 7 desa/kelurahan sadar hukum yang diresmikan per 2010. Keberadaannya patut dilakukan monev secara berkala.

Menurutnya, jumlah itu relatif sedikit jika dibandingkan dengan total desa/kelurahan yang ada di Maluku Utara.

Aisyah menjelaskan bahwa Desa Pitu, Desa Gorua Utara, dan Desa Seki sejak 2010 sudah dinobatkan menjadi Desa Sadar Hukum di daerah Halmahera Utara oleh Menkumham Patrialis Akbar.

"Setelah dinobatkan atau diresmikan maka harus dilakukan beberapa kali pemantauan dan evaluasi desa sadar hukum," tambahnya.

Monev tersebut untuk menilai apakah predikat desa sadar hukum tersebut masih tetap bisa dipegang oleh Desa Pitu ini atau tidak.

"Tujuan utama Monev DSH sebenarnya untuk menghidupkan kesadaran hukum masyarakat, dan ujung tombaknya ada pada Desa dan Kelurahan," jelasnya.

Metode yang digunakan yakni wawancara sesuai instrumen kepada Desa Pitu dan ada beberapa indikator yang akan kita nilai kemudian hasilnya akan kami sampaikan kepada BPHN.

Kepala Desa Pitu, James Bicoly menambahkan bahwa Desa Pitu bersama Kelompok Kadarkumnya selalu aktif berkomunikasi dengan Tim Subbid Luhbankum dan JDIH Kanwil Malut terkait hal ihwal update Desa Sadar Hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa Kepala Desa Pitu, James Bicoly, dinobatkan sebagai Non Litigation Peacemaker 2022.

"Hal tersebut merupakan bukti keseriusan kami untuk mewujudkan Desa Sadar Hukum di Pitu terus berkelanjutan," ujar James.

Tim Monev DSH Kanwil Malut berharap penetapan DSH ini bukan hanya ajang seremonial atau ajang formalitas semata bagi para pimpinan daerah, melainkan upaya sadar dan terstruktur untuk membangun kesadaran hukum di dalam masyarakat.

Kepala Desa Pitu, Gorua Utara dan Seki menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Maluku Utara serta siap berkontribusi dan berkolaborasi aktif dalam peningkatan Desa Sadar Hukum sesuai catatan Hasil Evaluasi selama monev.

 

KEGIATAN 19 07 2024 YANKUM 2

 

KEGIATAN 19 07 2024 YANKUM 3

 

KEGIATAN 19 07 2024 YANKUM 4

 

KEGIATAN 19 07 2024 YANKUM 5

 

KEGIATAN 19 07 2024 YANKUM 6

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI MALUKU UTARA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Cengkeh Afo No.40, Kec. Maliaro Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara
PikPng.com phone icon png 604605   +6821-4775-7127
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilmalut@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilmalut@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI MALUKU UTARA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Cengkeh Afo No.40 , Kec. Maliaro Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
PikPng.com phone icon png 604605   +6821-4775-7127
PikPng.com email png 581646   kanwilmalut@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kanwilmalut@kemenkumham.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI