Pengertian Partai Politik
Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengesahan Badan Hukum Partai Politik
Persyaratan
- Surat permohonan pendaftaran pendirian dan pembentukan partai politik baru yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- Satu salinan sah Akta Notaris tentang pendirian dan pembentukan partai politik baru yang memuat nama pendiri, Anggaran Dasar/Rumah Tangga dan kepengurusan partai tingkat pusat;
- SK Kepengurusan Partai Politik,100% di tingkat Provinsi, 75% di tingkat kab/kota, dan 50 % di Kecamatan
- Surat Keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi di seluruh Provinsi;
- Surat Keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di seluruh 75 % Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan;
- Surat Keterangan terdaftar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Seluruh Provinsi;
- Surat Keterangan Domisili Partai Politik Tingkat Provinsi dari kelurahan/desa atau nama lain yang sejenis di seluruh Provinsi;
- Surat Keterangan Domisili Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dari kelurahan/desa atau nama lain yang sejenis di 75 % Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan;
- Surat Keterangan Domisili Partai Politik Tingkat Kecamatan dari kelurahan/desa atau nama lain yang sejenis di 50 % Kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- Fotokopi nama, lambang, atau tanda gambar parpol sebanyak 2 rangkap (berwarna) dan 5 rangkap (hitam putih);
- Surat pernyataan sebagai pengurus partai politik disertai dengan fotocopy KTP setiap pengurus dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
- Fotokopi rekening atas nama Partai Politik;
- Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP).
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon melakukan pemesanan kode voucher melalui aplikasi SIMPADHU;
- Pembayaran PNBP dilakukan dengan membawa kode voucher ke Bank Persepsi;
- Pemohon mengirimkan dokumen persyaratan kepada Menteri Hukum dan HAM;
- Proses verifikasi dokumen persyaratan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (untuk pemeriksaan berkas secara administratif paling lama 45 (Empat Puluh Lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap);
- Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan dan lengkap, permohonan diproses dan diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri (15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya proses verifikasi);
- Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- Keputusan Menteri disampaikan kepada pemohon 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan;
- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada: a. Ketua Umum DPP Partai; b. Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia; c. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; d. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; e. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; f. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Waktu Penyelesaian
67 Hari kerja
Verifikasi paling lama 45 hari sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap
Biaya / Tarif
Rp. 100.000.000,-
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Produk Pelayanan
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Politik
Permohonan Surat Keterangan Partai Politik yang telah Berbadan Hukum
Persyaratan
- Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Sekjen Partai Politik.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- Direktur Tata Negara akan memberikan surat keterangan Partai Politik yang telah berbadan hukum;
- Mengirim Surat Keterangan Partai Politik yang Telah Berbadan Hukum kepadaPemohon.
Waktu Penyelesaian
7 Hari kerja
Biaya / Tarif
Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan
- Surat Keterangan Partai Politik yang Telah Berbadan Hukum
Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak
Persyaratan
- Surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik;
- Asli Bukti Pembayaran Penerimaan Bukan Pajak;
- Asli Bukti Laporan Kehilangan dari Kepolisian (untuk dokumen yang hilang);
- Menyerahkan dokumen yang rusak (untuk dokumen yang rusak).
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon melakukan pemesanan kode voucher melalui aplikasi SIMPADHU;
- Pembayaran PNBP dilakukan dengan membawa kode voucher ke Bank Persepsi;
- Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dilengkapi Dengan dokumen persyaratannya;;
- Proses verifikasi data persyaratan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk pemeriksaan berkas secara administratif paling lama7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratansecara lengkap;
- Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan dan lengkap, permohonan diproses dan diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap;
- Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- Keputusan Menteri disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
Waktu Penyelesaian
21 Hari kerja
Biaya / Tarif
Rp. 5.000.000,-
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Produk Pelayanan
- Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik
Persyaratan
- Surat permohonan Perubahan AD/ART Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
- Salinan sah Akta notaris tentang perubahan AD/ART partai politik;
- Daftar hadir peserta munas/kongres/muk tamar yang diketahui oleh Ketua Umum dan Sekjen;
- Notula munas/kongres/muk tamar yang diketahui oleh Ketua Umum dan Sekjen;
- Dokumentasi munas/ kongres/muktamar yang diketahui oleh Ketua Umum dan Sekjen;
- Surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari mahkamah partai politik atau sebutan lain;
- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Fotokopi nama, lambang, atau tanda gambar jika parpol melakukan perubahan terhadap nama,lambang atau tanda gambar.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon melakukan pemesanan kode voucher melalui aplikasi SIMPADHU;
- Pembayaran PNBP dilakukan dengan membawa kode voucher ke Bank Persepsi;
- Pemohon menyampaikan dokumen fisik kepada Menteri;
- Proses verifikasi data persyaratan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk pemeriksaan berkas secara administratif paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap;
- Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan dan lengkap, permohonan diproses dan diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonandinyatakan lengkap;
- Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- Keputusan Menteri disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan;
- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada: a. Ketua Umum DPP Partai; b. Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia; c. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; d. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; e. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; f. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Waktu Penyelesaian
28 Hari kerja
Biaya / Tarif
Rp. 5.000.000,-
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Produk Pelayanan
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Politik
Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak
Persyaratan
- Surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik;
- Asli Bukti Pembayaran Penerimaan Bukan Pajak;
- Asli Bukti Laporan Kehilangan dari Kepolisian (untuk dokumen yang hilang);
- Menyerahkan dokumen yang rusak (untuk dokumen yang rusak).
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon melakukan pemesanan kode voucher melalui aplikasi SIMPADHU;
- Pembayaran PNBP dilakukan dengan membawa kode voucher ke Bank Persepsi;
- Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dilengkapi dengan dokumen persyaratannya
- Proses verifikasi data persyaratan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk pemeriksaan berkas secara administratif paling lama7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap;
- Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan dan lengkap, permohonan diproses dan diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap;
- Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- Keputusan Menteri disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan
Waktu Penyelesaian
21 Hari kerja
Biaya / Tarif
Rp. 5.000.000,-
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Produk Pelayanan
- Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik
Perubahan Kepengurusan Partai Politik
Persyaratan
- Surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
- Salinan sah Akta notaris tentang pergantian kepengurusan partai politik;
- Daftar hadir peserta munas/kongres/muktamar yang diketahui oleh Ketua Umum dan Sekjen;
- Notula munas/kongres/muktamar yang diketahui oleh Ketua Umum dan Sekjen;
- Dokumentasi munas/kongres/mukta mar yang diketahui oleh Ketua Umum dan Sekjen;
- Surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari mahkamah partai politik atau sebutan lain;
- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon melakukan pemesanan kode voucher melalui aplikasi SIMPADHU;
- Pembayaran PNBP dilakukan dengan membawa kode voucher ke Bank Persepsi;
- Pemohon menyampaikan dokumen fisik kepada Menteri;
- Proses verfikasi data persyaratan yang dilakukan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum untuk pemeriksaan berkas secara administratif paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap;
- Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan dan lengkap, permohonan diproses dan diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap;
- Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- Keputusan Menteri disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan;
- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada: a. Ketua Umum DPP Partai; b. Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia; c. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; d. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; e. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; f. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Waktu Penyelesaian
28 Hari kerja
Biaya / Tarif
Rp. 5.000.000,-
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Produk Pelayanan
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Partai Politik
Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Politik
Persyaratan
- Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Sekjen Partai Politik.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- Direktur Tata Negara akan memberikan surat keterangan Partai Politik yang telah berbadan hukum;
- Mengirim Surat Keterangan Partai Politik yang Telah Berbadan Hukum kepadaPemohon.
Waktu Penyelesaian
7 Hari kerja
Biaya / Tarif
Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan
- Surat Keterangan Partai Politik yang Telah Berbadan Hukum
Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Perubahan Kepengurusan Partai Politik yang hilang atau rusak
Persyaratan
- Surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik;
- Asli Bukti Pembayaran Penerimaan Bukan Pajak;
- Asli Bukti Laporan Kehilangan dari Kepolisian (untuk dokumen yang hilang);
- Menyerahkan dokumen yang rusak (untuk dokumen yang rusak);
- Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP).
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon melakukan pemesanan kode voucher melalui aplikasi SIMPADHU;
- Pembayaran PNBP dilakukan dengan membawa kode voucher ke Bank Persepsi;
- Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dilengkapi dengan dokumen persyaratannya
- Proses verifikasi data persyaratan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk pemeriksaan berkas secara administratif paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap;
- Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan dan lengkap, permohonan diproses dan diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap;
- Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- Keputusan Menteri disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
Waktu Penyelesaian
21 Hari kerja
Biaya / Tarif
Rp. 5.000.000,-
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Produk Pelayanan
- Salinan Keputusan Menteri Mengenai Perubahan epengurusan Partai Politik yang hilang atau rusak
AHU Online