Memanusiakan Narapidana: Seni ‘Mencintai’ Ala Petugas Pemasyarakatan
Oleh
Rizki Andika Yusuf
Tidak jauh berbeda ketika seseorang sedang jatuh cinta, bagi seorang petugas pemasyarakatan memberikan cinta dan pelayanan yang baik secara konsisten untuk narapidana merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan. Di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mengusung logo pengayoman memberikan arti bahwa seluruh petugas kemenkumham harus mengayomi serta melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Senada dengan tugas seorang petugas pemasyarakatan yang memastikan bahwa seluruh warga binaan pemasyarakatan benar-benar diayomi dan dipenuhi segala hak-haknya sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam satu kesempatan pernah mengatakan bahwa tugas dari petugas pemasyarakatan bukan menghukum tetapi membina para narapidana agar bisa menjadi lebih baik. Hal ini akan menjadi pengingat bagi seluruh petugas pemasyarakatan agar tidak putus memberi kasih serta perhatian yang lebih untuk para narapidana. Lantas cinta seperti apa yang harus diberikan?
Menurut Master, W.H., dkk (1992), cinta merupakan suatu tugas yang sulit. Artinya setiap manusia tidak hanya mencintai laki-laki maupun perempuan. Manusia dapat mencintai yang lainnya juga seperti, Tuhan, orang tua, saudara, hewan peliharaan, negara, makanan kesukaan, pelangi, dan kegiatannya sehari-hari.
Seperti halnya seorang petugas pemasyarakatan yang memberikan cinta kepada narapidana. Salah satu bentuk ungkapan cinta dari seorang petugas pemasyarakatan adalah sebisa mungkin berperan seperti sahabat, kerabat, bahkan saudara yang selalu ada setiap saat untuk narapidana. Ini perlu dilakukan untuk mengalihkan pikiran bahwa mereka akan dikucilkan di masyarakat atau tidak pernah diterima lagi ketika mereka kembali ditengah masyarakat. Selain itu, ini merupakan cara agar mereka menjadikan petugas sebagai tempat menyampaikan segala bentuk keluh-kesah ketika mereka sedang di fase jenuh berada di lembaga pemasyarakatan. Narapidana dengan segala permasalahan yang muncul bisa mengarahkan pada perasaan kesepian, rasa bersalah berlebihan dan kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Sehingga peran petugas pemasyarakatan sebagai orang terdekat narapidana perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir berbagai macam rasa dan keadaan yang tidak baik-baik saja dari mereka.
Sejalan dengan itu, peran petugas pemasyarakatan adalah menjamin terlaksananya proses pembinaan narapidana yang efektif sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Secara teoritis, pengertian pembinaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Pembinaan narapidana yang sesuai adalah terpenuhinya segala hak-hak mereka selama berada di lembaga pemasyarakatan. Menurut Poernomo yang dikutip dari sebuah jurnal ilmiah mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi sesorang yang baik. Arah pembinaan yang dimaksudkan di sini harus tertuju kepada:
- Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan menaati peraturan hukum.
- Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.
Seorang petugas pemasyarakatan sudah sepatutnya memberikan pembinaan yang relevan dengan menanamkan rasa cinta kepada setiap narapidana. Rasa menghargai dan menghormati kepada petugas akan timbul dengan sendirinya ketika seorang petugas pemasyarakatan bisa memanusiakan mereka. Sebaliknya, jika seorang petugas memperlakukan narapidana tidak selayaknya maka yang ditakutkan seorang narapidana akan melakukan hal-hal yang berdampak buruk bagi diri mereka dan tempat dimana mereka menjalani masa pidananya.
Peran petugas pemasyarakatan harus sejalan dengan 10 prinsip pemasyarakarakatan (Ditjenpas, 2022), yaitu:
- Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapatmenjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara
- Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu.
- Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya.
- Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, kolektif dan edukatif dalam sistem Pemasyarakatan.
Namun terkadang petugas pemasyarakatan juga terkendala dengan beberapa hal dalam proses pelayanan narapidana. Banyak tantangan yang harus dihadapi petugas pemasyarakatan ketika berhadapan langsung dengan narapidana. Seorang petugas pemasyarakatan harus memahami ratusan bahkan ribuan karakter narapidana yang berbeda-beda sehingga menuntut mereka harus bekerja ekstra dalam mencari pendekatan kepada setiap narapidana.
Di sisi lain juga fasilitas yang dimiliki oleh sebuah lembaga pemasyarakatan menjadi poin penting dalam pelaksanaa pembinaan terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan harus menyediakan fasilitas yang baik bagi narapidana dalam rangka memenuhi segala hak-hak mereka pada setiap aspek. Fasilitas yang tidak memadai juga dapat memengaruhi kualitas hidup seorang narapidana di dalam Lapas karena sejatinya seorang narapidana akan tetap produktif selama menjalani masa pidana apabila didukung fasilitas yang baik sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku.
Faktor lain yang mempengaruhi kehidupan seorang narapidana di dalam lapas adalah ketersediaan petugas di dalam lapas yang tidak sepadan dengan jumlah narapidana. Jumlah petugas pemasyarakatan saat ini tidak ideal dibandingkan dengan jumlah narapidana yang harus dijaga. Akibatnya petugas akan menjadi kewalahan dan tidak maksimal melaksanakan tugasnya sebagai seorang penjaga tahanan. Menurut mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak menyebutkan bahwa idealnya 1 petugas berbanding dengan 20 narapidana.
Over capacity juga turut menjadi persoalan yang terjadi dalam lapas sehingga berpengaruh pada kualitas hidup narapidana seperti waktu ketika mereka akan berisitirahat dan melakukan aktivitas didalam lapas. Tentu ini berpengaruh pada hak-hak narapidana yang harusnya didapatkan di dalam lapas menjadi tidak maksimal dan penderitaan baru akan timbul karena hal ini. Selain itu petugas pemasyarakatan menjadi sulit dalam melakukan pengawasan yang pada akhirnya proses evakuasi akan menjadi lambat apabila terjadi musibah seperti kebakaran dan lain sebagainya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyebutkan setidaknya ada 10 lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami kelebihan populasi dan ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan demi berlangsungnya fungsi pelayanan dan perawatan yang efektif bagi setiap narapidana.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebaiknya mempercepat untuk menjawab segala permasalahan ini. Inventarisasi fasilitas pelayanan di setiap lapas untuk mengetahui di mana saja yang secara fasilitas pelayanan belum memadai dan kemudian melaksanakan pengadaan guna memaksimalkan fasilitas pelayanan yang ada di setiap lapas. Menambah petugas pemasyarakatan dengan memperbanyak kuota penjaga tahanan melalui seleksi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu guna meminimalisir terjadinya over capacity sebaiknya mengoptimalkan pada pemberian remisi narapidana agar tidak terjadi pembengkakan pada jumlah narapidana. Terpenting adalah mengkaji kembali regulasi hukum terkait agar permasalahan yang terjadi didalam lapas perlahan bisa diselesaikan sehingga narapidana secara maksimal memperoleh hak-haknya dan menikmati pelayanan prima dari setiap komponen yang ada di dalam lapas.
Walaupun demikian, petugas pemasyarakatan harus tetap mencintai dengan tulus setiap narapidana meski dibatasi oleh keadaan di dalam lapas. Tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan terbaik bagi setiap narapidana tanpa membeda-bedakan sehingga narapidana akan merasakan dicintai dengan tulus oleh petugas pemasyarakatan. Benar kata orang-orang “Cinta tidak akan menuntut kesempurnaan, cinta akan memahami, menerima dan rela untuk berkorban, karena cinta seharusnya membuatmu bahagia bukan terluka”. Dan, inilah yang disebut Seni Mencintai Ala Petugas Pemasyarakatan.
BIODATA
Hallo Semuanya, perkenalkan nama saya Rizki Andika Yusuf saya besar dan lahir di Ternate pada Tanggal 24 Oktober 1999. Saat ini saya bertugas di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara. Sebelumnya, saya pernah bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate sebagai Pengadministrasian Keuangan. Saya telah menyelesaikan Studi S1 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Khairun Ternate.
Sebelum menjadi seorang ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya pernah tergabung di beberapa organisasi seperti Jojaru dan Ngongare Tahun 2018, Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 dan Duta Genre Provinsi Maluku Utara Tahun 2020.
Saat ini juga saya sedang bergabung dalam sebuah komunitas ASN non-profit yakni Kemenkumham Muda yang merupakan komunitas virtual yang mewadahi para ASN Kemenkumham RI.
Saya yakin bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat memanusiakan manusia.
