Ternate, malut.kemenkumham.go.id – Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memasuki hari terakhir dengan materi kegiatan penyampaian hasil evaluasi dan rekomendasi dari tim evaluator kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham dan para Kepala Divisi pada Kanwil di seluruh Indonesia.
Kakanwil Kemenkumham Malut, Husni Thamrin bersama Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan Muji Raharjo Drajat Santoso, Kadiv Keimigrasian Filianto Akbar, Kadiv Administrasi, Raymond Johanis Hendraputra Takasenseran, dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Harniati mengikuti penyampaian hasil evaluasi dan rekomendasi yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi zoom, bertempat di aula Kanwil, Kamis (02/07/2020).
Dalam penyampaian hasil evaluasi dan rekomendasi, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho yang bertindak sebagai pemandu evaluasi kelompok 4 yang terdiri dari Kanwil Maluku Utara, Kanwil Sulawesi Selatan, Kanwil Nusa Tenggara Barat, dan Kanwil Lampung, menyampaikan beberpa poin penting yang menjadi intisari dari pelaksanaan pemaparan rakor.
Nugroho juga menyampaikan apresiasi kepada upaya yang telah dilakukan seluruh Kakanwil dan para Kadiv termasuk Kanwil Kemenkumham Malut dalam upaya pelaksanaan target kinerja dan perjanjian kinerja, inovasi, dan upaya pencegahan pandemi Covid-19.
Selain menyampaikan evaluasi capaian kinerja semester I, para tim evaluator dari seluruh kelompok juga menelurkan 11 rekomendasi dalam rangka percepatan target kinerja semester II tahun 2020 kepada Kakanwil dan para Kadiv di seluruh Indonesia. 11 rekomendasi tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Perlu dioptimalkan kerja sama dengan stakeholder dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah.
2. Perlu penguatan Satker dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Perlu dilakukan upaya memberikan pemahaman terkait dengan Kemenkumham Corpu melalui 2 (dua) modul yang sudah disampaikan (internalisasi Kemenkumham Corpu dan pedoman pembuatan Learning Paper).
4. Optimalisasi peran Law and Human Right Center sebagai perwujudan Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah.
5. Bagi pejabat yang baru menduduki jabatan agar dapat segera menyesuaikan diri di tempat yang baru.
6. Pengendalian intern di Kantor Wilayah dan satuan kerja harus lebih ditingkatkan, dengan mengedepankan kepatuhan internal dan menyusun mitigasi resiko.
7. Dalam rangkah pencegahan Covid-19, agar dilakukan pengawasan dan pembinaan pada UPT di wilayah.
8. Perlu disusun langkah-langkah pelayanan publik dengan menyesuaikan protokol kesehatan dalam masa pandemi covid.
9. Agar lebih ditingkatkan lagi pelayanan di bidang Hukum dan HAM, guna kemakmuran masyarakat.
10. Inovasi serta pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana berbasis IT pada pelayanan di wilayah.
11. Kantor Wilayah tetap menjaga tata kelola keuangan yang baik serta mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran melalui refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran yang cepat, sederhana dan akuntabel.
Kakanwil, Husni Thamrin pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada para tim evaluator yang terdiri dari Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Staf Khusus Bidang Isu-Isu Strategis, Sekretaris Ditjen Administrasi Hukum Umum, Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM, Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjenpas, atas proses penilaian, evaluasi dan rekomendasi yang menjadi masukan positif bagi Kanwil Kemenkumham Malut dalam mencapai target kinerja, perjanjian kinerja serta inovasi selama semester II tahun 2020.
“Semoga setiap masukan dan rekomendasi dari tim evaluator dalam rakor ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kanwil Kemenkumham Malut dalam optimalisasi pencapaian target kinerja, perjanjian kinerja, inovasi dan penguatan pelaksanaan tusi periode semester II tahun 2020 terutama di masa tatanan normal baru,” ujar Kakanwil Husni Thamrin.
(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)
