Staf ahli bidang politik dan keamanan berikan pembinaan kinerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

PEMBINAAN KINERJA

 

Ternate Rimoi, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Ambeg Paramarta di dampingi Sesditjen HAM. Ibu RR. Risma Indriayani, Direktur Pembinaan dan Latihan Kerja Produksi Bpk.Yunaedi, dan Bpk. M. Diah, Analis Kemigrasian Ahli Utama, bersama rombongan melakukan Pembinaan Kinerja dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara,yang dilaksanakan di aula Kanwil Malut ,yang dihadiri oleh Para Pimpinan Tingi Pratama Kantor Wilayah, Pejabat Administrator Kantor Kanwil, serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT se- Maluku Utara( Selasa,11/02/20).

 

Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kementrian Hukum dan Ham RI, Y. Ambeg Paramarta mengatakan, kami ini tim pembimbing dari Pusat yang bekerja berdasarkan surat perintah dari Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham), untuk melakukan penguatan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM).Pembangunan zona integritas ini pada dasarnya bukan merupakan barang baru, karena ini bukan barang baru maka itu ini bukan merupakan bukan tugas tambahan, tetapi pembangunan zona integritas itu bahkan adalah tugas pokok dan fungsi. Karena sesungguhnya pembangunan zona intergitas merupakan bagian dari reformasi birokrasi.ungkapnya
Ambeg Paramarta mengatakan, kunci keberhasilan Pembangunan zona Integritas Menuju WBK/WBBM paling utama adalah komitmen pimpinan dalam mewujudkan zona integritas diwilayahnya dengan melakukan perubahan di 6 area perubahan antara lain Bidang Manajemen Perubahan, Bidang Penataan Tata laksana, Bidang Penataan Manajemen SDM, Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Bidang Penguatan Pengawasan, dan Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Ini semua dapat berjalan dengan baik mana kala adanyaKomitmen Pimpinan yang kuat beserta jajarannya melalui Sosialisasi dan Internaisasi kepada seluruh pegawai,serta memiliki Tim yang solid dalam rangka menuju WBK/WBBM dan merupakan suatu sistem dan saling keterkaitan antara tim kerja yang satu dengan lainnya , Sehingga ini dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Ramli, HS dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara saat ini memiliki 15 Unit Pelaksana Teknis terdiri dari 13 UPT Pemasyarakatan dan 2 UPT Keimigrasian yang saat ini telah siap mewujudkan Pembangunan zona Integritas Menuju WBK/WBBM .

 

Pada tahun 2019 Jajaran Kantor Wilayah Maluku Utara dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM telah sampai pada desk evaluasi dan survei dari BPS Provinsi Maluku Utara untuk menilai kesiapan Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ternate memperoleh Predikat WBK, namun mungkin masih ada kekurangan terkait dengan infrastruktur dan lain-lain di Kantor Wilayah maupun di Kantor Imigrasi. Sehingga tidak memperoleh Predikat WBK.

 

Pada tahun 2020 ini kami di Kantor Wilayah sampai ke Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi bertekat membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.dan pada tanggal 21 Januari 2020, Kantor Wilayah telah melaksanakan Pencanangan Zona Integritas dan penandatangan Pakta Integritas dan diikuti juga pada tanggal 10 Februari 2020 oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi Se-Kota Ternate yang dipusatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate. “dengan adanya pembinaan kinerja ini saya berharap seluruh pegawai Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang hadir pada saat hari ini untuk serius tekun mencermati apa yang disampaikan terkait dengan pembinaan kinerja. jadikanlah hari ini sebagai momentum untuk lebih meningkatkan kinerja dan profesionalisme kita sebagai pelayan masyarakat, merubah secara fundamental budaya kerja dan cara berpikir kita yang lebih berorientasi melayani masyarakat dan bebas dari praktik korupsi.harapnya. (Humas_Malut)

 

PEMBINAAN KINERJA 8

 

PEMBINAAN KINERJA 8

 

PEMBINAAN KINERJA 8

 

PEMBINAAN KINERJA 8

 

PEMBINAAN KINERJA 8

 

PEMBINAAN KINERJA 8

 

PEMBINAAN KINERJA 8

Cetak