Ternate, malut.kemenkumham.go.id – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) , Husni Thamrin bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.M.T, Kepala Divisi Keimigrasian, Filianto Akbar , Kepala Divisi Pemasyarakatan, Muji Raharjo, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM secara virtual yang dilaksanakan selama tiga hari dimulai sejak hari senin tanggal 23 hingga 25 November 2020 di JS Luwansa Hotel Jakarta diikuti oleh seluruh wilayah Jajaran Kemenkumham RI, Senin(23/11/2020).
Sekretaris Jenderal Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto dalam sambutannya menyampaikan terkait adanya kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), telah menyederhanakan program di Kemenkumham yang semula 11 program menjadi 4 program, dimana mengharuskan kita untuk mengkoordinasikan secara lebih insentif untuk merencanakan langkah dan strategi yang harus dilaksanakan tahun 2021 melalui target kinerja yang terukur. Sehingga pengendalian, evaluasi dan monitoring harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring.
Bambang Rantam selanjutnya menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan untuk mengukur capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Wilayah, mengukur capaian pelaksanaan Target Kinerja di Wilayah dan meningkatkan pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah melalui Action Plan Target Kinerja Tahun 2021, Menyusun Strategi dalam mencapai Target Wilayah 2021.
Lebih lanjut Arahan Ketua Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto, beliau menyampaikan kebanggannya bahwa Kemenkumham berhasil mendapatkan sertifikat sistem merit dengan nilai yang sangat baik, tentunya tidak luput dari kerja keras pak Menteri dan jajarannya. "Kita bersama-sama pada hari ini meningkatkan kinerja dalam Kementerian Hukum dan HAM, Visi dan Arahan Presiden sudah jelas bahwa pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana transportasi, sekarang sedang dibuat Omnibuslaw mudah-mudah dapat mempermudah investor ke dalam negeri ini" ujarnya.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Arahan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara , Bima Haria Wibisana, saya mencoba menyampaikan kebijakan – kebijakan Presiden yang diaransemen, presiden menyampaikan bahwa level organisasi birokrasi diserderhanakan outputnya organisasi akan lebih responsif, dan outcomenya adalah pelayanan masyarakat akan lebih cepat.
Arahan selanjutnya disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo , tentang tujuan dari penyederhanaan Birokrasi, yaitu mempercepat pelayanan, meningkatkan responsiveness birokrasi, dan meningkatkan kualitas output birokasi.
Dan dilanjuti oleh sambutan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, beliau menyampaikan terkait Tahun 2021 anggaran sebesar Rp.16,9 Triliun, anggaran tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar Rp.3,6 triliun atau 27,35% dibandingkan tahun 2020 dimana DIPA kita sebesar Rp .13,3 triliun, Harus mulai berpikir langkah dan strategi yang harus kita ambil untuk menyukseskan kinerja pada tahun 2021, dan tentunya harus sesuai dengan kerangka perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM.
Dimana Perjanjian Kinerja ini adalah bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIT) yang harus kita pertanggung jawabkan secara berjenjang dan harus kita sampaikan kepada publik, ujar pak Menteri. HUMAS, REFORMASI BIROKRASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI.
