Memulai Tatanan New Normal Menteri Hukum dan HAM Mengajak Jajarannya Mengubah Pola Kerja dan Mindset ke Arah Digital

KEGIATAN 29 06 2020 PEMBUKAAN RAKOR 1

 

 

Ternate, malut.kemenkumham.go.id – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut), Husni Thamrin bersama Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Raymond Johanis Hendraputra Takasenseran, Kadiv Keimigrasian Filianto Akbar, Kadiv Pemasyarakatan Muji Raharjo Drajat Santoso, dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Harniati mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Virtual Pengendalian Capaian Kinerja Semester I Tahun 2020, Senin (29/06/2020).

 

Rakor Capaian Kinerja secara virtual bertajuk “Tatanan Normal Baru Kumham Pasti Produktif” tersebut melibatkan 247 pimpinan, yang terdiri dari Menkumham, Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pusat, Kakanwil dan Kadiv Administrasi, Kadiv Keimigrasian, Kadiv Pemasyarakatan, dan Kadiv Yankumham di seluruh Indonesia berlangsung selama empat hari dimulai hari Senin (29/06/2020) sampai dengan Kamis (02/07/2020).

 

Menkumham, Yasonna H. Laoly dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan menyampaikan, pengendalian dan evaluasi tersebut menjadi sangat penting dan berharga, karena sudah terbukti rakor dengan mekanisme yang telah dan akan dilaksanakan, dapat membawa Kementerian Hukum dan HAM berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja.

 

“Saya ingin mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa kompak, gotong royong, kolaborasi, dan sinergi dalam hal apapun terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang kita cintai ini,” ungkap Yasonna dalam pengarahan virtual dari Graha Pengayoman, Gedung Sekjen Kemenkumham, Jakarta, yang disaksikan Kakanwil dan Para Kadiv di seluruh Indonesia melalui aplikasi zoom.

 

Menkumham Yasonna juga menyampaikan 5 poin pokok penting yang harus menjadi refleksi sekaligus implementasi bagi Kakanwil dan Pimpinan Tinggi Pratama. Pertama, dalam situasi tatanan normal baru ini menuntut kita mengubah pola kerja dan mengubah mindset kita ke arah digital. Birokrasi digital melalui pemanfaatan teknologi informasi, tambah Yasonna, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh ASN. Kedua, Sekjen, Irjen, para Dirjen dan para Kepala Badan, harus terus melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi mulai dari pusat sampai ke daerah, dengan memberdayakan Kakanwil.

 

“Karena bagaimana pun, Kakanwil adalah wakil Menteri di daerah/wilayah dan pemegang komando lapangan,” tegas Yasonna.

 

Ketiga, Menkumham Yasonna menegaskan agar dilakukan kerja sama dengan stakeholders sehingga dapat melaksanakan pelayanan kepada publik secara cepat dan tepat sasaran, serta membuat terobosan dan inovasi. Keempat, menyegerakan pembelanjaan anggaran pada satker khususnya belanja modal secara akuntabel.

 

“Kelima, terkait teknologi informasi, saya minta segera diwujudkan kebijakan Presiden tentang Satu Data agar disajikan pada dashboard pimpinan yang diatur hak aksesnya, dan pastikan seluruh perangkat dan piranti baik hardware maupun software telah dilengkapi sertifikasi dan melalui mekanisme pengadaan yang akuntabel dan transparan,” tutur Yasonna.

 

Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam Sariwanto, dalam sambutannya menyampaikan tujuan pelaksanaan Rakor untuk evaluasi capaian kinerja.

 

“Yakni realisasi anggaran, pelaksanaan target kinerja semester I tahun 2020, pelaksanaan reformasi birokrasi, evaluasi SAKIP dan sistem pengendalian; dan melakukan evaluasi kinerja lainnya di Kantor Wilayah,” ungkap Bambang.

 

Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof Eko Prasojo, dalam paparan berjudul “Memimpin dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang Efektif” menyebutkan faktor kunci sukses sebuah negara ditentukan oleh budaya unggul dalam kualitas politik dan demokrasi, institusi yang kuat, dan strategi pembangunan ekonomi.

 

“Tahapan reformasi Birokrasi yakni memahami masalah dasar, menetapkan agenda perubahan, menetapkan program cepat capai menetapkan tim pelaksana RB/struktur unit RB, membangun agen perubahan, melaksanakan program RB, mengkampanyekan RB, dan mengevaluasi RB,” ujar Eko Prasojo.

 

Dirjen Perbendaharaan yang diwakili Direktur Pelaksanaan Anggaran, Sudarso, menyebutkan bahwa tren realisasi belanja Kemenkumham 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Realisasi belanja Kemenkumham sampai dengan 23 Juni 2020 mencapai 37,7%. Menurutnya hal ini menunjukkan penyerapan pada semester I akan cenderung lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

 

“Namun hal ini disebabkan antara lain adanya perlambatan/penundaan pelaksanaan kegiatan karena dampak pandemi COVID-19, pembayaran THR yang terbatas untuk ASN golongan III ke bawah, dan Realisasi belanja barang dan modal tahun 2020 mengalami perlambatan karena proses penyesuaian pagu dan refocusing,” ungkap Sudarso. (Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

 

KEGIATAN 29 06 2020 PEMBUKAAN RAKOR 6

 

KEGIATAN 29 06 2020 PEMBUKAAN RAKOR 6

 

KEGIATAN 29 06 2020 PEMBUKAAN RAKOR 6

 

KEGIATAN 29 06 2020 PEMBUKAAN RAKOR 6

 

 

 

KEGIATAN 29 06 2020 PEMBUKAAN RAKOR 6


Cetak   E-mail