Ternate, malut.kemenkumham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara lakukan kegiatan FGD rancangan produk hukum daerah dari perspektif HAM yang diselenggarakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Selasa (15/09/2020).
Kegiatan FDG tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Muji Raharjo mewakili Kepala Kantor Wilayah dan sebagai moderator kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Harniati.
Muji Raharjo pada pembukaan kegiatan mengatakan bahwa adalah kewajiban Pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan penghormatan, Perlindungan, penegakkan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 A sd J dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Beliau juga menambahkan bahwa “melalui FGD Kajian Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan ini, kiranya kepada para peserta dapat berdiskusi lebih lanjut terkait permasalahan – permasalahan yang ada dalam penyusunan sebuah draf Peraturan Daerah dilihat dari perspektif hak asasi manusia yang non diskriminasi tanpa memandang suku, agama, ras, bahasa, asal” tambahnya.
Hadir sebagai Narasumber pada kegiatan FDG tersebut Direktur Instrumen HAM. Ir. Timbul Sinaga,M Hum. dan Dr.Rusdin Alaudin, S. H.,M.H. dari akademisi Universitas Khairun Ternate , sementara itu, peserta kegiatan yang hadir antara lain : DPRD Kota Ternate, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Dinas Kesehatan Kota Ternate, Dinas Pendidikan Kota Ternate. Dinas Sosial Kota Ternate, Satpol PP Kota Ternate, Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Ternate.
Lebih lanjut, hasil dari proses diskusi terlihat bahwa ada beberapa pasal yang bersifat krusial dari draf Perda Kota Tidore Kepulauan dimana dilihat dari perspektif HAM yang perlu diberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan ( Humas Malut)
