Ternate, malut.kemenkumham.go.id- dalam rangka mendukung Pengembangan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Maluku Utara Hadiri Penutupan Konferensi Ilmiah Internasional 2021 Oleh Balitbangkumham secara virtual bertepat di Aula Kanwil Kemenkumham Malut, Kamis (06/05/2021).
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara,M. Adnan, Kepala Divisi Administrasi Raymond J.H.T, serta Pejabat Administrator dan JFU/JFT, kegiatan Penutupan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham), dan telah berlangsung sejak hari Senin kemarin.
Acara Penutupan diisi dengan kata sambutan oleh Kepala Balitbangkumham Sri Puguh Budi Utami dan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Eddy Hiariej.
Kegiatan diawali dengan Laporan Kegiatan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami yang menyampaikan bahwa seminar ini adalah wadah bagi para praktisi, akademisi dan pemangku kebijakan untuk bersama-sama mencari cara untuk membangun kembali hukum dan HAM di era tatanan baru.
“Konferensi ini telah dilaksanakan selama 4 hari mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 dengan 14.900 (empat belas ribu sembilan ratus) partisipan yang terdiri dari para sarjana dan praktisi dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Australia dan Polandia. dengan diadakannya kegiatan ini, saya harap bisa menjadi media penghubung untuk berbagi dan menumbuhkan gagasan, pengetahuan, dan bahkan peluang baru untuk berkolaborasi dalam bidang hukum dan hak asasi manusia terutama dalam keadaan pandemi global virus Corona saat ini,” ungkapnya
Dilanjutkan dengan sambutan sekaligus ditutup secara resmi Kegiatan Konferensi Ilmiah Internasional Hukum dan HAM oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Eddy Hiariej, beliau menyampaikan akan pentingnya penerapan hukum yang tepat terhadap penggunaan dan inovasi teknologi pada masa sekarang ini.
“Teknologi yang tidak terkontrol dapat menciptakan suatu tirani yang baru, yang bertujuan bukan untuk melindungi masyarakat luas, namun mengorbankan pihak yang lemah demi kepentingan mereka yang memiliki kuasa.” tutur Eddy
Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
