Ternate, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Webinar Series Brand (H)OURS, dilakukan secara online melalui zoom meeting dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Zulfikar Gailea, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Suhaemi Junaedi dan Staff Pelaksana.
Rabu, (31/05/2023).
Mengawali kegiatan ini Kementerian Hukum dan HAM RI berupaya untuk meningkatkan permohonan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) di tahun 2023. Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu mengungkapkan 4 (empat) program unggulan yang akan dilaksanakan tahun ini.
“Adapun empat program besar tersebut yaitu, pertama, meningkatkan permohonan KI sebesar 17 persen di tahun 2023; kedua, meningkatkan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) nasional yang dilindungi sebesar 8 (delapan) persen; ketiga, penyelesaian permohonan HKI; dan menyelesaikan penanganan aduan pelanggaran HKI,” Ungkap Razilu
Hal tersebut diungkapkannya saat membuka kegiatan Webinar Series “Brand (H)ours” dengan tema #BrandLokalMakinDikenal. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk membangun kesadaran bangga dan cinta merek Indonesia.
Selanjutnya, Razilu menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi nasional melalui kekayaan intelektual, Ia menilai peran dan fungsi sistem kekayaan intelektual perlu disosialisasikan secara luas ke masyarakat.
“Tahun 2023 telah ditetapkan sebagai tahun prioritas merek, saya menyoroti peran penting kekayaan intelektual dalam membantu UMKM dalam membangun bisnis yang lebih kuat dan kompetitif,” sambungnya.
Sehingga, dirinya berharap kegiatan ini dapat menjangkau masyarakat luas sehingga dapat memberikan pemahaman terkait dengan kekayaan intelektual.
“Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 kali selama tahun 2023 dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya,” ujar Razilu.
Webinar Series “Brand (H)ours” menghadirkan narasumber Kurniaman Telaumbanua (Direktur Merek dan IG), Yukka Harlanda (Pendiri Brodo), dan Arto Biantoro (Brand Activist/Founder Brand Adventure Indonesia).
(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).
