Ternate, malut.kemenkumham.go.id – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) mengikuti kegiatan Webinar Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Melalui media Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen Ahu), kegiatan berlangsung di ruang Aula Kanwil Kemenkumham Malut. Kamis (19/11/2020).
Kegiatan dibuka oleh Direktur Perdata Direktorat Administrasi Hukum Umum, Santun Maspari Siregar , Kegiatan ini merupakan sangat penting dan strategis ditengah kondisi covid yang terus harus di hadapi, tapi kami mengajak untuk tetap produktif dan inovatif untuk tetap maksimal memberikan hal positif kepada bangsa dan negara.
Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita akan menjalani proses Mutual Evaluation Review (MER) , untuk menilai tingkat kepatuhan Indonesia terhadap rezim anti pencucian uang dan pendanaan Terorisme, sebagai syarat anggota penuh Financial Action Task Force (FATF). Undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2010, salah satu upaya dalam mencegah upaya dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dalam hal ini melibatkan peran serta dan jasa dari notaris, wajib menyerahkan pmpj yang ditetapkan oleh lembaga pengawas dan pengatur, notaris sebagai pejabat yang membuat dokumen terkuat dan terpenuh dalam pemenuhan alat bukti sempurna yang dilakukan oleh proses penegakan hukum.
Notaris rentan dimanfaatkan oleh pelakukan tindak pindana pencucian uang, untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
(HUMAS, REFORMASI BIROKRASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI)
