Sanana, malut.kemenkumham.go.id – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) melakukan koordinasi pengutan kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) terkait Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Aksi HAM Daerah. Jumat 16/7/21.
Koordinasi tim Kanwil Kemenkumham Malut di Pemda Kepsul di bawah arahan dan bimbingan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Malut, M Adnan tersebut, dilaksanakan oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Teguh Firmanto, dan jajaran Bidang HAM.
Pemda Kepsul yang diwakili Kepala Begian Hukum, Abdullah Teapon, beserta Jajarannya menyambut baik kedatangan tim Kanwil Kemenkumham Malut.
Saat memulai acara koordinasi dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut, Kasubid Pemajuan HAM, Teguh Firmanto menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya bersama tim Kanwil Kemenkumham Malut.
“Selain silaturahim kegiatan koordinasi ini untuk memberikan informasi dan penguatan terkait Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Aksi HAM Daerah, mengingat adanya pergantian pejabat struktural dan oprator KKP HAM / Aksi / HAM pada Pemda Kepsul,” ujar Teguh Firmanto.
Pada kesempatan yang sama, Teguh Firmanto menyampaikan Salinan Keputusan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
Salinan diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum, Abdullah Teapon. Menurut Kabag Hukum, koordinasi tersebut sangat membantu Pemda Kepsul dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Aksi HAM Daerah Kepsul.
“Terimakasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Malut atas kepeduliannya. Kami berharap Kanwil selalu memberikan pendampingan dan pengutan pada saat pengumpulan data,” ujar Abdullah mengakhiri koordinasi.
(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)
