Ternate – Rimoi, Kamis 20 Februari 2019 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)Maluku Utara Ramli. H.S Menghadiri kegiatan Pencanangan Zona Integritas Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Bayu Andy Prasetya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Maluku Utara mengawali sambutannya , mengatakan Pencanangan ZI, Sebagai salah satu program Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas pemerintah saat ini, komitmen yang tinggi dari pimpinan, dan juga jajarannya merupakan modal utama setelahnya baru usaha, kerja keras dan inovasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan jika berhasil maka akan tercemin dari index kepuasan masyarakat di provinsi Maluku utara, ucapnya.
Selanjutnya dari unit kerja organisasi dan satuan kerja yang mencanangkan WBK/ WBBM. Dirjen Pembendarahaan 2019 sudah mendapatkan predikat WBK, untuk itu kami mempunyai tanggung jawab dan siap untuk bekerja sama memberikan asistensi kepada seluruh satker yang memerlukan dalam proses menuju WBK/WBBM.
Kemudian di lanjutkan dengan sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara,Andi Herman mengatakan bahwa “pencanangan pembangunan zona integritas adalah bagian dari upaya kami untuk membangun sebuah birokrasi yang bebas dari korupsi dan memberikan layanan yang terbaik, pencanangan ditempat ini bertujuan untuk bapak dan ibu bisa melihat sekaligus mengawal jajaran di Kejaksaan Tinggi Maluku utara bersama dengan 4 Kejaksaan Negeri yang juga melakukan pencanangan bersama agar kiranya di dalam melaksanakan pembangunan zona integritas kedepannya tetap dalam koridor sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang ada.” ucap Kajati.
Dilanjutkan dengan sambutan penutup oleh bapak wakil Gubernur Maluku utara, Al Yasin Ali, mengatakan bahwa pencanangan adalah merupakan langkah dalam upaya menjalankan peraturan Menpan RB Nomor 52/2015 Zona Integritas adalah suatu yang sangat penting dan harus dilakukan oleh seluruh lingkungan pemerintahan dan telah menjadi sebuah kewajiban yang harus di lakukan oleh seluruh jajaran pemerintahan, kita patut menyadari bahwa salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat dan tepat serta professional.
(Humas_Malut)
