Ternate, malut.kemenkumham.go.id – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara, M.Adnan didampingi oleh Kepala Divisi Adminsitrasi, Raymond J.H.T, Kepala Divisi Keimigrasian, Filianto Akbar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Teguh Wibowo membuka kegiatan rapat evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data IPK/IKM yang diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) dalam Kota Ternate,dan luar kota Ternate melalui media virtual zoom metting guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Wilayah. Kamis (22/07/2021).
Dalam sambutannya Kakanwil, M.Adnan menyampaikan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan bekerja tinggi.
“Salah satu sub-aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI).” Ungkapnya.
Penilaian komponen hasil dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai ini diperoleh melalui survey mandiri yang mana pengguna layanan publik diminta untuk mengisi daftar pertanyaan terkit penyelenggaraan pelayanan.dan selanjutnya berdasarkan hasil tersebut unit kerja dapat diusulkan untuk memperoleh predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayanai (WBBM).
Dalam atensinya Kakanwil menjelaskan masih ada UPT yang belum melakukan survey IPK-IKM padahal pelaksanaan survey ini menjadi salah satu indicator yang dapat menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang sudah diberikan dan juga menjadi tolak ukur penilaian WBK.
“Nilai IPK-IKM yang diperoleh juga beragam bahkan masih ada UPT yang memperoleh IPK terendah dibawah nilai yang dipersyaratkan, serta jumlah responden yang tidak mencapai 30 orang.” Ungkapnya.
Diakhir sambutannya Kakanwil,M.Adnan menambahkan, “Saya berpesan kepada UPT yang telah diusulkan WBK tahun ini untuk berkomitmen dalam pelaksanaan penilai survey IPK IKM dan bila perlu harus ditingkatkan, sedangkan bagi UPT yang belum diusulkan harus punya niat dan semangat agar dapat diusulkan pada tahun depan”.Ungkapnya.
(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)
