Ternate, malut.kemenkumham.go.id, Kepala Kantor Wilayah, Husni Thamrin didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Herniati memimpin dan membuka rapat internal yang dihadiri secara langsung oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (K.UPT) , bertempat di ruang rapat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Selasa (30/06/2020).
Didalam sambutannya Husni Thamrin menjelaskan perihal pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan bekerja tinggi. Salah satu aksi pada sector penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI).
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.
Nilai IPK dan IKM diperoleh melalui survei mandiri yang mana pengguna layanan publik diminta untuk mengisi daftar pertanyaan terkait penyelenggaraan pelayanan. Kemudian, unit kerja setempat dapat diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM.
Kemudian, unit kerja setempat dapat diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM apabila memenuhi ketentuan, yaitu:(1) Nilai IPK minimal 13,50 untuk menuju WBK dan WBBM (2) Nilai IKM minimal 16 untuk menuju WBK dan minimal 18 untuk WBBM (3) serta, minimal jumlah responden adalah 30 orang pegawai untuk satu unit kerja.
tingginya persepsi korupsi mengindikasikan rendahnya kepercayaan pengguna layanan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)
