Ternate - Peningkatan kualitas sistem pelaporan kinerja yang tersaji pada Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan hal penting yang patut dipenuhi.
Hal itu disampaikan Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Andi Basmal saat bertindak sebagai Pembina Apel Senin Pagi Kanwil Kemenkumham Malut yang dihadiri secara langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Malut M. Adnan, Kadiv Pemasyarakatan Lili, Kadiv Keimigrasian Sandi Andaryadi, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M.T. Silalahi, Pejabat Administrasi, JFU, JFT, dan PPNPN, Senin (29/05).
“Kualitas sistem pelaporan yang baik dan sesuai ketentuan dalam pencapaian target yang telah ditentukan, khususnya pada Laporan SAKIP dan Laporan Kinerja merupakan poin penting penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh satker,” ujar Kadivmin Andi Basmal.
Selain sistem pelaporan kinerja yang tersaji pada laporan SAKIP dan LKjIP, laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko, serta kualitas data dukung pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan diharapkan juga dapat ditingkatkan kelengkapan dan kualitas pelaporannya.
Kadivmin Andi Basmal menambahkan, capaian realisasi anggaran dan nilai IKPA jajaran Kanwil Kemenkumham Malut yang relatif baik harus dibarengi dengan kualitas data dukung pelaporan anggaran dan kegiatan.
“Kelengkapan dan kualitas data dukung pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan, termasuk yang tersaji pada aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Kadivmin Andi Basmal mengingatkan kembali arahan Kakanwil Kemenkumham Malut, bahwa Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan agenda wajib yang patut dilakukan Kanwil dan UPT.
“Olehnya itu, meskipun satker belum dapat masuk sebagai usulan di tingkat kanwil, unit eselon I maupun TPI, namun demikian aura lingkungan kantor dalam pemberian pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan bersih dari KKN kepada publik patut terus ditingkatkan,” pungkasnya.
(Humas, Reformasi Birokrasi & Teknologi Informasi)
