Ternate, Senin (20/10/2020) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Husni Thamrin didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Filianto Akbar, dan seluruh koordinator dan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas mengikuti kegiatan Rapat Persiapan Desk Evaluasi Zona Integritas bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM didampingi Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM serta para Kepala Biro di Kementerian Hukum dan HAM secara Online di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
diadakannya rapat kali ini adalah pembahasan persiapan data dukung evaluasi WBK/WBBM yang akan dipaparkan pada saat desk evaluasi Kanwil Kemenkumham Maluku Utara yang direncakan dilaksanakan pada Jum’at (23/10).
dengan terselenggaranya rapat ini, seluruh Tim Kerja WBK/WBBM Kanwil Kemenkumham Maluku Utara berharap untuk siap dan mampu memaparkan perkembangan hasil kerja WBK/WBBM di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I Bambang Rantam. S mengingatkan bahwa “Pada proses Desk Evaluasi yang akan dilakukan, Kepala Satker akan diminta untuk menceritakan Pra proses, Proses dan Pasca Proses, harapan serta dampak yang ditimbulkan dari dilaksanakannya proses perubahan yang dipaparkan dalam waktu 20 menit di depan Tim Penilai Nasional (TPN). Konsistensi kita akan diuji dari apa yang dipaparkan di depan Tim TPN serta kebenaran yang didapat oleh Mystery Shopping di lapangan terutama dalam 6 Area Perubahan, kita dituntut untuk Paham dan menerapkannya diimplementasikan di dunia kerja sehari-hari”.
Beliau juga menegaskan untuk meningkatkan pemahaman mengenai membangun Zona Integritas, jangan hanya sampai sebatas dokumen, tetapi diterapkan dalam pola kerja sehari-hari di kehidupan nyata. Saya harapkan Kepala Satker melakukan pengendalian sehingga dicapai hasil yang maksimal. Soliditas sangat penting dalam mewujudkan konsistensi untuk menghasilkan performance Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM menjadi 80-90%”. Ujarnya.
Kemudian dilanjutkan arahan oleh, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial Mien Usihen, Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan Ambeg Paramarta, dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Razilu
HUMAS, REFORMASI BIROKRASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI.
