DITJEN HAM BEKERJASAMA DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA MENGADAKAN RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL

Pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2012 Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara telah melaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi Pelaksanaan Instrumen HAM Internasional yang berlangsung di Hotel Savitri Ternate.

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti oleh para peserta dari pegawai jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Ternate, Polda Maluku Utara, Kodim Patimura Ternate, serta dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berjumlah kurang lebih 30 orang. Yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Dra. Veronica Mardiyati, M.Si dari Direktorat Jenderal HAM serta Mustafa Hasan, SH dari Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara.

Dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara H. R Dafri Djen, SH yang sedianya membuka acara tersebut tidak bisa hadir dikarenakan sedang ada kegiatan di Jakarta sehingga diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara bapak Achfadz, SH.

 

alt


Mengutip apa yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam sambutannya bahwa Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia sehingga pemerintah memiliki kewajiban mengikat untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fullfil). Hak-hak ini mengedepankan perlunya penghormatan dan perlindungan terhadap privasi seseorang pada kedudukan pribadinya dalam pemerintahan suatu negara.

 

alt     alt

alt     alt

alt