Mewujudkan Layanan Pemasyarakatan Pasti Smart

Ternate – Pada hari Selasa (04/10/16) bertempat di Hotel Grand Majang Kota Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara melalui Divisi Pemasyarakatan telah menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pemasyarakatan dengan tema : “Mewujudkan Layanan Pemasyarakatan Pasti SMART”. Kegiatan itu sendiri dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Bapak Pargiyono, Bc.IP., SH., MH dan diikuti oleh semua Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Maluku Utara. Sedangkan pemateri dalam kegiatan tersebut adalah Direktur Pelayanan Tahanan dan Basan Baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Wahidin.

Dalam sambutannya Pargiyono mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya Rakornis ini diharapkan dapat menyatukan persepsi para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan serta jajarannya baik dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum. Beliau juga berharap bahwa masing-masing UPT dapat meningkatkan koordinasi atau hubungan kerjasama dengan instansi lain agar segala permasalahan terkait dengan instansi lain dapat dikoordinasikan dengan mudah.

Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga berusaha untuk dapat mengimbanginya. Hal ini diwujudkan dengan adanya portal tentang jumlah penghuni pada lapas dan rutan seluruh Indonesia. Wahidin mengatakan “Dulu kalau ada orang meminta data berapa jumlah penghuni lapas dan rutan seluruh Indonesia, maka untuk mengumpulkan data tersebut membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Hal ini dikarenakan jumlah UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang begitu banyak yakni 475 unit terus dengan kondisi geografis negara kita yakni kepulauan sehingga menghambat proses pengiriman laporan. Namun saat ini, hal tersebut sudah tidak lagi menjadi kendala. Apabila seseorang menginginkan informasi berapa jumlah tahanan/narapidana diseluruh Indonesia maka saat ini juga bisa diketahui. Hal ini tidak terlepas dengan adanya kerja keras temen-temen kita di jajaran pemasyarakatan” ungkapnya.

Hal lain yang menjadi permasalahan klasik kita adalah overstay alias over kapasitas jumlah penghuni, kurangnya tenaga penjagaan, minimnya sarana dan prasarana penunjang, minimnya SDM yang memahami tentang IT. Namun hal tersebut seharusnya bukan menjadi masalah bagi kita semua untuk tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Humas)