Pelayanan Publik Berbasis TI

Ternate – Senin (21/03/16) bertempat di Aulau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Bapak Samuel Purba, SH., M.Hum didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Ibu Dra. Hj. Anita Nurlette, MH membuka dengan resmi kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi (TI) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dalam sambutannya Kakanwil berkata bahwa “saat ini adalah eranya teknologi, maka dari itu kita harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara efektif, efisien dan biaya murah.  Dengan melakukan inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi informasi bisa menjadi solusi jitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sesditjen KI Bapak Ir. Razilu, M.Si bahwa pelayanan publik berbasis TI adalah sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan guna memberikan pelayanan yang cepat dan murah kepada masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa arah pengembangan sistem informasi KI saat ini adalah sistem lama menganut pemohon mendaftarkan hasil kekayaan intelektualnya dengan kertas baru di input ke elektronik (less paper) di era sekarang ini adalah kebalikannya yakni pemohon mendaftarkan kekayaan intelektual secara elektronik (online) dan setelah selesai baru dilakukan print out di kertas (Paper Less).

Ia juga mengatakan bahwa kebijakan pengembangan sistem informasi berbasis TI ini juga sangat memudahkan dan memanjakan para pemohon KI. Apabila pemohon melakukan pendaftaran paten secara manual maka waktu penyelesaian yang dibutuhkan adalah 72 bulan. Proses Penyelesaian pendaftaran Desain Industri secara manual membutuhkan waktu selama 13 bulan sedangkan penyelesaian pendaftaran Hak Cipta membutuhkan waktu maksimal 9 bulan. Namun apabila pendaftaran KI tersebut dilaksanakan secara elektronik (Online) maka waktu maksimal yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian hanya membutuhkan waktu 14 hari kerja.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berupaya semaksimal mungkin dengan berinovasi menciptakan layanan publik berbasis TI. Pengembangan Sistem Informasi KI yang dilakukan oleh DJKI sudah dilakukan sejak 2011 hingga saat ini. Kebijakan pengembangan aplikasi ini diambil mengingat permohonan pendaftaran merek, paten, desain industri maupun cipta dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data KI yang dikelola oleh DJKI bahwa jumlah pemohon per 29 Februari 2016 berjumlah 1.244.522 pemohon dengan rincian pendaftaran paten: 115.033, Merek: 994.001, Desain Industri: 59.418, Hak Cipta: 75.989 dan Pendaftaran Indikasi Geografis (IG) adalah: 81 pemohon.

Kepala Seksi Aplikasi Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Yoga Prihastomo, S.T., M.Kom yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa DJKI sudah bergabung dengan WIPO Global Brand Database sejak 24 Desember 2014. WIPO adalah lembaga internasional yang membidangi tentang merek (brand) yang terdaftar diseluruh dunia. Indonesia juga telah bergabung dengan ASEAN TM View yakni sistem database yang dikembangkan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Negara-negara Anggota ASEAN.

Selain Sistem Informasi KI yang dibangun oleh DJKI tersebut sudah terintegrasi dengan WIPO, sistem pembayaran juga sudah terintegrasi dengan SIMPONI. Simponi merupakan sistem billing yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk memfasilitasi pembayaran / penyetoran PNBP dan penerimaan negara non anggaran. SIMPONI memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor untuk membayar/menyetor PNBP dan penerimaan non anggaran melalui berbagai channel pembayaran seperti teller (Over The Counter), ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), maupun internet banking. Dengan demikian, masyarakat bebas memilih berbagai alternatif metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kita sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan HAM RI patut berbangga diri atas segala upaya dan kerja keras yang telah dilakukan oleh DJKI dalam pengembangan Sistem Informasi KI berbasis TI. Mengingat, inovasi ini sangat efektif dan efisien bagi masyarakat di era saat ini karena dapat memangkas waktu dan biaya mahal dalam proses pendaftaran KI.